Rp 162 Miliar Anggaran Bimtek Dianggap Pemborosan, 2 Anggota Banggar DPRD Bontang Sepakat Dibatasi Tahun Depan

BONTANG- Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) di Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp 162 miliar lebih mendapat evaluasi dari DPRD Bontang. Alih-alih untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) justru anggaran besar ini malah dianggap pemborosan karena hanya diperuntukkan jalan-jalan. 

Dua Ketua Fraksi di DPRD Bontang,  Fraksi PKS-Nasdem dan Golkar bersepakat akan membatasi belanja pemerintah untuk Bimtek maksimal hanya Rp 50 miliar.

Ketua Fraksi PKS dan Nasdem, Suharno mengatakan perlu ada pembatasan untuk anggaran Bimtek. Sejatinya, menurut Suharno, kegiatan ini penting asalkan sesuai kebutuhan dan peserta yang dilibatkan selektif tak ugal-ugalan seperti sekarang. 

Alih-alih meningkatkan kualitas SDM malahan banyak laporan yang diterima, lanjut Suharno, Bimtek lebih besar dimanfaatkan sebagai jalan-jalan ke tempat wisata. 

"Sebenarnya di 2024 sudah disarankan anggaran Bimtek Rp50 miliar saja. Kami akan dorong sebagai pengawasan untuk bisa lebih mengirit APBD di 2025," ucap Suharno. 

Lebih lanjut, Suharno mengusulkan, apabila Bimtek digelar lebih banyak dilakukan di dalam daerah. Selain menerima informasi secara utuh, uang juga berputar di dalam daerah bukan mengalir ke luar. 

"Kami prihatin lah. Seharusnya anggaran besar bisa dimanfaatkan tapi faktanya tidak begitu," sambungnya. 

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Golkar Yassier Arafat. Di dalam pembahasan APBD 2025 nanti akan dibatasi belanja untuk Bimtek. 

Anggota Badan Anggaran DPRD Bontang ini sepakat apabila  kegiatan pelatihan dipusatkan di Bontang.  Dengan alokasi yang besar tahun ini,  Yasser beranggapan dana besar itu bisa dialihkan untuk pembangunan lain. 

Seperti penanganan stunting, perbaikan infrastruktur pendidikan, program pemberdayaan, dan penanganan banjir rob. 

"Kami dari Golkar juga setuju mengusulkan untuk mengurangi anggaran Bimtek. Sayang sekali anggarannya kalau besar tapi tidak banyak manfaatnya," ucapnya.