•   21 November 2025 -

PT. Borneo Grafika Pariwara

Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311

Izin SLHS Gangguan Sudah Sebulan; DPM-PTSP Sebut Gegara OSS RBA Pembaharuan

Advertorial - Asriani
18 November 2025
 
Izin SLHS Gangguan Sudah Sebulan; DPM-PTSP Sebut Gegara OSS RBA Pembaharuan Ilustrasi pelayanan fisik di Kantor DPM-PTSP Bontang

BONTANG– Sudah satu bulan proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak dapat dilakukan di Kota Bontang. 

Padahal, dokumen ini merupakan salah satu persyaratan penting dalam perizinan berusaha, terutama bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang pangan dan jasa boga.

Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Kesehatan Lingkungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang, Sofyansyah mengungkapkan, bahwa kendala ini mulai terjadi sejak adanya pembaruan sistem di OSS-RBA. 

Sejak saat itu, Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan verifikasi administrasi karena sistem menampilkan keterangan Verifikasi oleh Kemenkes. Kondisi ini membuat proses SLHS sepenuhnya tertahan.

“Semenjak 1 bulan lalu, Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan verifikasi dokumen administrasi dan keterangan yang ada ialah verifikasi oleh Kemenkes. Dari akun DPMPTSP sendiri tidak bisa melakukan proses dan hanya bisa melihat saja,” ujarnya, Rabu (19/11/2025).

Ia menegaskan, kebutuhan SLHS cukup mendesak bagi pelaku usaha yang tengah mengurus izin. 

Namun hingga kini, pengajuan dokumen itu tidak dapat diproses karena sistem nasional sedang berada dalam masa transisi.

“Saat ini pembuatan dokumen persyaratan teknis SLHS terkendala semenjak adanya pembaruan OSS-RBA," tambah dia.

Dia menjelaskan, bahwa kendala ini turut dipengaruhi penyesuaian terhadap regulasi terbaru, yakni PP Nomor 28 Tahun 2025, sehingga proses verifikasi di daerah belum dapat berjalan normal. 

Meski begitu, DPMPTSP Bontang memastikan akan terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, mulai dari Lembaga OSS-RBA Pusat, Kementerian Investasi/BKPM, hingga Kementerian Kesehatan RI.

“Koordinasi ini penting agar pelayanan SLHS kepada pelaku usaha dapat berjalan dengan baik dan lancar,” tegas Sofyansyah.






TINGGALKAN KOMENTAR