DPRD Kutim Terima Banyak Laporan Soal Konflik Agraria

STATS : 522

KUTIM - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kutim) Basti Sangga Langi meminta agar masyarakat dan perusahaan saling mengevaluasi terkait maraknya persoalan konflik lahan di Kutim.

Basti mengatakan, hingga kini masih banyak aduan mengenai konflik lahan yang masuk ke Komisi A DPRD Kutim. Terutama yang melibatkan masyarakat dan perusahaan. Namun, pihaknya akan terus memproses laporan tersebut untuk ditindaklanjuti.

"Laporan-laporan tersebut akan tetap kita tanggapi dan proses. Tapi diharapkan masyarakat juga bisa menahan diri, untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ini akan berpotensi membuat konflik akan berlarut-larut,” urai Basti ketika ditemui di kantornya belum lama ini.

Politikus PAN ini melanjutkan, persoalan tersebut tak sepenuhnya jadi kesalahan masyarakat. Mengingat, tak jarang dalam persoalan agraria itu, hak-hak warga banyak tak diabaikan atau tak terpenuhi.

"Ya mungkin ada masyarakat juga menuntut, karena perusahaan belum memenuhi hak masyarakat tersebut," tegasnya.

Lebih lanjut Basti menyarankan, agar pihak perusahaan juga harus tetap menjalankan prosedur yang ada dalam penggunaan lahan.
"Sejauh ini ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankan prosedur, menggarap lebih awal lahan masyarakat. Padahal di atasnya ada hak-hak masyarakat misalnya, hak tanam dan tumbuh." pungkasnya. (adv)