Akademisi : Proporsi Perwakilan Perempuan Masih Minimal
12 Agustus 2019
Dr. Fajar AprianiKLIKKALTIM -- Tren keterpilihan perempuan di DPRD Provinsi Kaltim pada Pemilihan Legislatif (Pileg) serentak nasional 17 April 2019 menunjukan kenaikan sebesar 20 persen.
Dari enam daerah pemilihan (Dapil), empat dapil diwakili dua anggota dewan sementara dua dapil masing-masing satu anggota Dewan. Pada Pileg DPRD Kaltim 2019, penambahan empat kursi dari anggota Dewan Pererempuan menunjukkan kapasitas perempuan mulai diperhitungkan dan dipercaya mengemban aspirasi publik.
Dari enam kursi perwakilan perempuan di DPRD Kaltim, periode saat ini jumlah keterwakilan perempuan genap 10 kursi atau sekitar 20 persen dari jumlah seluruh anggota Dewan yang berjumlah 55 Dewan.
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Fakultas Isipol, Dr Fajar Apriani mengungkapkan, kondisi faktual tentang bertambahnya jumlah kursi anggota legislatif perempuan Kaltim, mulai menunjukkan tren posisif tentang partisipasi Perempuan dalam parlemen mulai efektif."Walaupun proporsi perempuan di kursi DPRD Kaltim meningkat. Tapi partisipasi keseluruhan tetap jauh lebih sedikit dari pada proporsi laki-laki," ujar Fajar sapaannya saat dikonfirmasi media ini (12/8/2019).
Lebih lanjut kata Dosen Administrasi Negara Unmul itu, Keterwakilan perempuan dalam parlemen diharapkan dapat memberi otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan - kebijakan yang berkontribusi besar pada pemenuhan hak publik terlebih Perempuan. Sehingga hal ini sebut Fajar menjadi tantangan baru anggota legislatif perempuan yang sudah terpilih untuk memperjuangkannya. "Ini mengingat perempuan menanggung beban berlapis pada ruang privat dan ruang publik atau peran ganda," tuturnya.
Dari tren kondisi tersebut, pemilih dapat dikatakan sudah mulai beralih dari budaya patriarkhi yang seringkali mendiskriminasikan perempuan menuju panggung politik. Parpol yang mengusung perempuan, imbuhnya, telah mengakomodir kepentingan perempuan secara baik dan tidak hanya untuk memenuhi syarat Pemilu. Parpol berhasil menjalankan fungsinya sebagai wadah pendidikan, komunikasi dan politik seleksi kepemimpinan perempuan, tidak hanya sebagai sarana penyalur kepentingan.
"Perubahan budaya politik yang ditunjukkan dari kondisi ini sangat patut diapresiasi secara baik sebab keberhasilan perempuan dikancah politik dapat berhasil hanya bila perempuan berdaya secara individu maupun secara sosial, bahkan secara ekonomi," terangnya.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
TINGGALKAN KOMENTAR
