Pengelola Prakerja Akui Ruangguru Cs Lolos Jadi Mitra Tanpa Tender

KLIKKALTIM.com -- Pemerintah menggandeng delapan platform sebagai mitra Kartu Prakerja untuk menyediakan pelatihan secara online. Namun pemilihan delapan platform itu menuai kritik karena dilakukan tanpa proses tender sebelumnya.

Aturan mengenai pelaksanaan Kartu Prakerja tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2020 diundangkan juga Perpres Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, yang diundangkan pada 26 Februari 2020.

Kedelapan platform yang saat ini menjadi mitra Kartu Prakerja adalah Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, tidak ada proses tender dalam pemilihan platform tersebut. Namun menurutnya, pemerintah juga tak melakukan penunjukan pada delapan platform itu.

Lantas, bagaimana proses pemilihan delapan platform tersebut menjadi mitra Kartu Prakerja?

Panji menjelaskan, pemerintah melakukan kerja sama dengan platform setelah Permenko mengenai Kartu Prakerja itu terbit. Dia pun membantah pemerintah menunjuk langsung delapan platform itu.

"Jadi tidak ada penunjukan terhadap delapan platform, tapi kerja sama. Kapan kerja sama dimulai? Setelah Permenko diterbitkan," kata Panji dalam video conference, Kamis (23/4).

Proses tender tidak dilakukan pemerintah karena tak ada pengadaan barang dan jasa yang dibayar pemerintah pada platform tersebut.

Menurut dia, yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk membeli pelatihan yang disediakan melalui platform dalam mitra Kartu Prakerja.

"Ini transaksi komersial biasa. Cuma bantuan keuangan datang dari pemerintah. Sama seperti seorang penerima bansos sembako, ketika pemerintah berikan uang ke keluarga itu, dia belanja

beras dan telur ke pasar/ warung. Jadi dalam hal ini bukan warung kami tunjuk, tapi masyarakat kami berikan uang," jelasnya.

Kerja sama antara mitra dengan lembaga pelatihan pun berlaku secara business to business pada kedua belah pihak. Panji juga menegaskan, mitra pelatihan itu juga akan dipilih sendiri oleh para peserta.

"Sehingga tidak ada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang disediakan perusahaan-perusahaan, karena kami tidak bayar mereka. Dan mereka tidak memberikan pelatihan atas perintah kami, karena bukan pemerintah yang memilih, tetapi masyarakat sendiri," jelasnya.

Sumber : kumparan.com