Bongkar Draft Anggaran, William Terancam Dipecat dari DPRD DKI
William Aditya Sarana, anggota DPRD dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta./monitor.co.id
KLIKKALTIM.com -- Aksi anggota DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang membongkar kejanggalan anggaran pembelian lem Aibon sebesar Rp 82 miliar lewat media sosial berbuntut pelaporan dirinya ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.
Ketua LSM Mat Bagan, Sugiyanto melaporkan anggota DPRD DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI. William dianggap melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta dan menyebabkan kegaduhan.
Menurut Sugiyanto, anggota komisi A DPRD DKI tersebut melanggar kode etik dengan mengunggah usulan anggaran Pemprov DKI ke media sosial.
Terkait pelaporan tersebut, Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta akan segera menggelar rapat BK. Tidak menutup kemungkinan adanya pemberhentian William sebagai legislator jika terbukti bersalah.
Ketua BK DPRD DKI, Achmad Nawawi mengatakan pihaknya akan menggelar rapat bersama perwakilan fraksi untuk menentukan nasib William. Terdapat beberapa sanksi jika William terbukti bersalah seperti teguran lisan, tertulis hingga pemecatan.
“Sanksi bisa teguran lisan, teguran tertulis, dan ada pemberhentian kalau melanggar betul, yang luar biasa,” ujar Achmad saat dikonfirmasi, Selasa (5/11/2019).
Meski demikian, menurutnya keputusan pemberhentian itu sulit untuk diambil. Namun ia sendiri juga menilai soal masalah William berhubungan dengan nama baik DPRD.
“Tapi enggak semudah itu. Saya sih berharap tidak ada teguran. Tapi kalau demi jaga nama baik kita, ya mestinya harus hati - hatilah. Dalam Demokrasi pun tetap aja ada batasan - batasan,” jelasnya.
Selain itu, tindakan William yang menyebarkan draf anggaran ke media sosial dan jumpa pers merugikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurutnya William selaku anggota DPRD DKI bisa bersinergi dengan menyisir anggaran itu tanpa membuat gaduh masyarakat.
“Anggota Dewan dengan Gubernur sama - sama unsur penyelenggara pemerintah di daerah Provinsi dan kabupaten/kota kan. Beda dengan DPR pusat. Jadi kalau ada kekeliruan, Gubernur katakan lah keliru, kan kita telpon, datang, bisa ngingetin gitu lho. Tidak bisa menyudutkan,” pungkasnya.(suara.com)
Sumber : nusantaratv.com
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
