51 Pegawai RSUD Kota Bogor Dikarantina, Layanan Rawat Inap Non Covid-19 Ditutup Sementara

KLIKKALTIM.com -- Sebanyak  51 pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor    menjalani karantina selama  14 hari. Hal tersebut berkaitan dengan  hasil tes cepat  Covid-19 yang menunjukkan 51  tenaga kesehatan tersebut reaktif  atau terindikasi Covid-19.

Direktur RSUD Kota Bogor Ilham Chaidir mengonfirmasi,  dari 800  tenaga kesehatan yang diperiksa  tes cepat,  sebanyak 51 pegawai RSUD  memang reaktif.  Untuk memastikan apakah tenaga kesehatan tersebut  positif Covid-19 atau tidak, perlu dilakukan tes polymerase chain reaction (PCR) melalui tes swab.  Hasil tes tersebut akan diketahui, Jumat 24 April 2020.

“Masih belum bisa dikatakan positif Covid-19,   sebelum hasil tes swab-nya keluar.   Semoga semua negatif PCR-nya.  Namun tetap kami lakukan karantina,” kata  Ilham Chaidir kepada Pikiran-Rakyat.com,  Rabu 22 April 2020.

Hasil tes yang reaktif  pada 51  pegawai RSUD bukan hanya berasal dari  tenaga medis. Namun juga tenaga penunjang lain yang bertugas di luar pelayanan Covid-19, seperti petugas resepsionis, petugas jaga, dan perawat ICU.

“Dari analisa tim, kalau hasil swab nantinya positif,  analisa  paparan bisa terjadi di saat melayani pasien-pasien yang  OTG (orang tanpa gejala) di rawat jalan, kamar operasi atau  dari luar ketika pulang.  Apalagi di Kota Bogor sudah  red zone, jadi banyak ODP dan OTG.  Makannya kenapa PSBB sangat penting dilakukan,” kata  Ilham.

Ditutup sementara

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim juga telah menerima laporan adanya   51 pegawai RSUD yang  hasil tes cepat Covid-19 reaktif.  Sebagai antisipasi pencegahan dan penyebaran virus Covid-19 di Kota Bogor,  Pemerintah Kota Bogor untuk sementara menutup layanan rawat inap non Covid-19 sampai keadaan lebih aman.

“Rencananya, RSUD kita fokuskan untuk tangani Covid-19, kita juga mengurangi rawat jalan non Covid-19.  Untuk non medis  di manajemen RS memang agak berbeda dengan ASN bidang lain, tenaga mereka pasti sangat dibutuhkan di saat ini,” kata  Dedie A Rachim.

Selain  menutup  sementara layanan rawat inap non Covid-19,   antisipasi yang perlu dilakukan saat ini adalah  melengkapi  Alat Pelindung Diri (APD). Dedie tak menampik, saat ini kebutuhan APD di Kota Bogor sangat  besar, sementara stok yang ada  hanya mencukupi maksimal dua minggu.

“APD itu barang langka, khususnya yang kualitas medis atau medical grade. Untuk petugas medis RSUD dibutuhkan 112 buah APD perhari, atau  3.500 APD per hari,” ucap Dedie.

Dengan kejadian tersebut,  Pemerintah Kota Bogor perlu menambah  kebutuhan APD,  bahkan untuk hampir semua pegawai non medis dan penunjang.   Dedie juga meminta kepada seluruh pasien yang berobat ke rumah sakit untuk jujur dengan kondisi medisnya saat berhadapan dengan petugas resepsionis.

“Kasus di Bogor kemungkinan hampir mirip dengan kasus di Jawa Tengah yang menurut Gubernur.   Pasien tolong sekali lagi jujur kepada petugas resepsionis dan petugas medis.  Jangan sampai tenaga kesehatan dan bagian penunjang akhirnya ikut tertular,” kata Dedie.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bogor  Zainal Arifin  pun meminta  Pemerintah Kota Bogor  meminta ketersediaan APD di rumah sakit harus terus dipenuhi.   Pasalnya, rumah sakit menjadi tempat yang paling rentan  sebagai kawasan rawan penularan Covid-19. Tak hanya itu,   Zainal juga memohon kepada seluruh masyarakat untuk tidak pernah berbohong  terkait riwayat kesehatannya.

“Sudah terbukti, banyak dokter yang gugur, sekarang ada indikasi tenaga medis terpapar Covid-19,  jadi tolong benar-benar di back up itu APD untuk proteksi tenaga medis, karena teman-teman yang kerja di rumah sakit memang rentan terpapar,” kata  Zainal.

Sumber : pikiran-rakyat.com