Posiso: KLHS Identifikasi Dampak Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Kutim

STAT : 624

Kutai Timur – Asisten bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur, Poniso Suryo Renggono, mengatakan bahwa KLHS akan mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dari berbagai kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD. 

Hal ini disampaikan saat membuka Konsultasi Publik Tahap II Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029, di Hotel Royal Victoria Sangatta, Rabu (23/7/2024).

“KLHS membantu pemerintah daerah untuk merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat guna meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Ini sejalan dengan komitmen kita untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ucap Poniso.

Poniso juga menyampaikan, konsultasi publik tahap II penyusunan KLHS-RPJMD ini merupakan forum yang sangat penting dalam rangka menyempurnakan penyusunan KLHS dan RPJMD Kabupaten Kutai Timur

“Pada forum ini, kita akan membahas dua agenda utama, yaitu skenario dan rekomendasi program pembangunan di Kabupaten Kutai Timur serta integrasi isu prioritas ke dalam Kebijakan Rencana Program (KRP),” ujarnya.

Poniso menjelaskan bahwa akan dibahas berbagai skenario pembangunan yang mungkin diterapkan di Kabupaten Kutai Timur, yang disusun berdasarkan analisis kondisi eksisting, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat. 

“Berdasarkan skenario yang disepakati, kita akan merumuskan rekomendasi program pembangunan yang konkret dan realistis, yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan,” ucapnya.

Poniso menambahkan, akan dibahas upaya integrasi isu-isu prioritas ke dalam Kebijakan Rencana Program (KRP). Isu-isu prioritas tersebut mencakup berbagai aspek seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup.

“Integrasi isu-isu tersebut ke dalam KRP diharapkan dapat menghasilkan kebijakan dan program yang lebih komprehensif dan terarah, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” tambahnya.

Poniso mengucapkan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses Konsultasi Publik Tahap II ini. 

“Keberhasilan penyusunan KLHS ini tidak terlepas dari kerjasama dan kesediaan untuk berbagi pemikiran dari setiap individu dan kelompok yang terlibat,” tutupnya.