Fraksi PKS Ingatkan Perlu Kehati-hatian dan Pengawasan Ketat Terhadap BUMD

Stat: 588

Sangatta – Perwakilan Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutm), Syaiful Bakhri sampaikan pentingnya pengawasan terhadap pembiayaan daerah senilai Rp 15 miliar yang dialokasikan untuk modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Kami berharap investasi ini tidak hanya sekadar angka, tetapi juga harus memperhatikan laba atau keuntungan yang dihasilkan,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna ke-20 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024/2025, ruang sidang utama DPRD Kutim, Jumat (22/11/2024).

Hadir dan disaksikan oleh ketua DPRD Kutim, Jimmi, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Poniso Surryo Renggono dan 23 anggota dewan serta masing-masing perwakilan unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kutim.

Syaiful menekankan bahwa investasi yang dilakukan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana BUMD.

“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana yang dialokasikan digunakan dan apa hasilnya,” tambahnya.

Ia mengaku Fraksi Keadilan Sejahtera berkomitmen untuk terus mengawasi penggunaan dana tersebut.

“Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja BUMD, sehingga kita bisa melihat perkembangan dan keuntungan yang dihasilkan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti perlunya strategi yang jelas dalam pengelolaan BUMD.

“Investasi yang dilakukan harus didasarkan pada analisis yang mendalam agar dapat meminimalkan risiko kerugian,” jelasnya.

Syaiful menambahkan bahwa keberhasilan BUMD tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan.

“Kami ingin BUMD tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

Dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Fraksi PKS berharap agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan pembiayaan untuk BUMD secara optimal.

“Kami akan terus mendorong agar setiap investasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (*)