Junaidi Cs Tak Berdaya Loloskan Anggaran Master Plan Banjir

KLIKKALTIM.com --- Maming, Anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKB, PDIP dan PPP terperanjat mendengar kabar dari media bahwa usulan program pemerintah sudah diteken DPRD Bontang. 

Lebih terkejut lagi, usulan penyusunan master plan banjir di pergeseran mendahului APBD-Perubahan ditolak pimpinan Banggar. 

Politisi PDI-Perjuangan ini mengaku keputusan itu diam-diam, tanpa sepengetahuan dirinya. 

"Yah kaget juga baca di media kok sudah ada, tapi kan kita tidak dilibatkan," ujar Maming kepada Klik Bontang, Kamis (24/6/2021). 

Rapat pembahasan anggaran pergeseran dilakukan dua kali dalam 3 pekan terakhir. Di dua pertemuan itu, dirinya dan rekan satu fraksinya, Abdul Haris, dan Junaidi berkukuh master plan banjir diloloskan. 

Klik Juga : BW Pesimistis Program Banjir Tak Selesai Jika Belum Mulai Tahun Ini

Di pertemuan terakhir, belum ada kesepakatan. Saat itu, pimpinan menjadwalkan rapat lanjutan lagi untuk menetapkan keputusan. "Loh ini kok tiba-tiba sudah disetujui saja," ujarnya. 

Abdul Haris, anggota Banggar, yang juga Ketua Fraksi PKB gabungan membenarkan soal itu. "Yah untuk apa rapat bahas anggaran, toh keputusan ada di pimpinan," keluhnya. 

Selama pertemuan, rapat berlangsung alot. 13 anggota Banggar terbagi dalam dua kelompok. Pertama faksi yang menginginkan anggaran master plan banjir diloloskan, faksi lainnya tak sependapat. 

Rapat yang berlangsung berjam-jam belum menemui kesepakatan. Dua kali pembahasan, internal Banggar selisih pendapat. "Yah sekitar 3-4 jam lah saat rapat kemarin," kata Wakil Ketua DPRD Junaidi. 

Suara Minor di Badan Anggaran 

Junaidi, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB gabungan kekeh agar usulan TAPD diloloskan semuanya, termasuk master plan banjir. 

Narasi panjang yang disuarakan gagal diterima mayoritas anggota Banggar. Junaedi dan dewan lainnya akhirnya 'keok'. Kalah dukungan di forum. 

Dari 13 anggota yang mewakili tiap fraksi di DPRD Bontang, kurang separuhnya mendukung master plan. "Di bawah 50 persen lah, anggota (Banggar) yang setuju," ujarnya kepada Klik Bontang, Kamis (24/6/2021). 

Junaedi mengaku, tak bisa berbuat banyak. Keinginan mayoritas menggagalkan kehendaknya dan segelintir anggota yang mau meloloskan master plan banjir. 

Hasil dari forum lalu diputuskan pimpinan dewan. Pimpinan berdasarkan Perwali Nomor 13/2017, Ayat 3 pasal 1, kemudian mencoret 3 program yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

"Memang saya akui secara objektif bahwa kebanyakan dari kawan-kawan yang berada di badan anggaran tidak menyetujui 3 poin tersebut direalisasikan di pergeseran anggaran," bebernya. 

Agus Haris membenarkan keputusan anggaran ditetapkan di internal pimpinan. Pun demikian, sebelumnya anggota Banggar dimintai pertimbangan sebelum keputusan itu diambil. 

"Kita juga minta sumbangan pemikiran dari teman-teman," ujar Agus Haris. 

Di akhir, dirinya menegaskan tidak ada keinginan dewan menghalangi kegiatan pemerintah. Dewan menginginkan agar penyusunan master plan banjir bisa dilakukan secara serius. "Makanya kita minta dikerjakan tahun depan saja, supaya waktunya lebih luang," pungkasnya.