Gerindra Kaltim Kecam Rudy Mas'ud; Samakan Adiknya di Tim Ahli Gubernur dengan Prabowo - Hashim

KALTIM - Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang menyeret nama Presiden RI Prabowo Subianto dan adiknya Hasyim Djojohadikusumo, datang dari internal Partai Gerindra.

Bendahara DPD Gerindra Kaltim dan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai langkah tersebut tidak tepat secara etika publik.

“Membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah adalah langkah yang tidak etis dan berisiko menurunkan standar kepemimpinan publik,” ujarnya, Jumat (24/4/2026) seperti dilansir dari klausa.co

Dia menegaskan bahwa relasi keluarga Presiden tidak bisa disamakan dengan konteks pengisian jabatan di daerah, mengingat perbedaan kewenangan dan struktur kekuasaan.

“Tidak tepat membandingkan kepala daerah dengan Presiden. Levelnya berbeda dan tidak apple to apple,” katanya.

Menurut Sabaruddin, situasi Kaltim yang tengah menjadi perhatian publik seharusnya direspons dengan evaluasi dan kehati-hatian dalam berkomunikasi, bukan dengan pernyataan yang berpotensi memicu polemik baru.

“Kondisi Kaltim sedang menjadi perhatian. Seharusnya ada evaluasi diri, bukan memperkeruh suasana,” tegasnya.

Senada, anggota DPRD Kaltim Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, juga menyampaikan keberatan atas pernyataan gubernur. Ia menilai perbandingan yang disampaikan tidak relevan dan menyesatkan secara logika.

“Pak Hasyim tidak masuk dalam struktur pemerintahan dan tidak digaji oleh negara. Jadi jelas berbeda, tidak apple to apple,” ujarnya.

Afif juga mengingatkan bahwa hubungan keluarga tidak boleh dijadikan dasar dalam pemberian jabatan publik karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Hubungan keluarga tidak boleh menjadi dasar pemberian jabatan publik di daerah,” katanya.

Sebagai kader Gerindra, ia mengaku tersinggung dan menilai pernyataan tersebut telah melampaui batas kepatutan.

“Saya sebagai kader Gerindra menyatakan bahwa keterangan gubernur itu merupakan penghinaan dan tindakan yang sangat melampaui batas,” ucapnya.

Ia pun mendesak agar gubernur segera mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

“Saya mendesak gubernur untuk mencabut pernyataannya dalam waktu sesingkat-singkatnya dan meminta maaf secara terbuka,” tandasnya.

Polemik ini mencuat setelah pernyataan Rudy Mas’ud yang viral di media sosial sejak 23 April 2026. Saat itu, ia menanggapi pertanyaan media terkait keterlibatan kerabatnya dalam struktur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), dengan membandingkannya dengan relasi keluarga Presiden.

Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut tidak relevan dan berpotensi menyesatkan persepsi publik, terutama di tengah meningkatnya sorotan terhadap kebijakan Pemprov Kaltim pasca aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026.

Sabaruddin berharap polemik ini tidak mengganggu stabilitas daerah dan mendorong pemerintah provinsi untuk lebih fokus pada pembenahan tata kelola serta komunikasi publik.

“Kita berharap Kaltim tetap kondusif dan pemerintah lebih fokus pada perbaikan,” pungkasnya. (klausa)