Seno Aji Kecewa Kualitas Jalan Samarinda Rendah, Minta PUPR Benahi Infrastruktur

KLIKKALTIM.COM - Sebagai daerah ibukota provinsi, Kota Samarinda harus memiliki pembangunan yang lebih baik ketimbang daerah lainnya di Kalimantan Timur (Kaltim). Namun kenyataannya pembangunan di Kota Tepian itu masih mengalami kekurangan ketimbang Kota lainnya. 

Untuk itu komisi III DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas PUPR Samarinda pada Senin (5/4/2021). RDP tersebut dilaksanan di gedung E lantai 1 kompleks DPRD Kaltim. Membahas lebih lanjut mengenai perbaikan jalan di Samarinda.

Kepala Dinas PUPR Samarinda, Hero Mardanus menyebutkan bahwa perbaikan jalan akan segera dilakukan. Salah satunya di Jalan Pulau Irian.

"Sebagian besar jalan-jalan di pinggir juga akan kita perbaiki. Ke depannya, Pak wali kota akan membuat UPTD Jalan. Itulah nanti yang menangani cepat kalau ada kerusakan jalan. Sekaligus nanti ada UPTD Pengendalian Banjir," ungkap Hero kepada awak media.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim yakni Seno Aji juga menyampaikan pihaknya telah meminta Dinas PUPR Samarinda agar fokus membenahi tata kota. 

"Sampai saat ini saya melihat tata kotanya amburadul. Tata kota Samarinda ini perlu diperbaiki. Sebab wajah kota itu terlihat dari awal masuknya tamu ke kota tersebut," ungkap Seno. 

Perbaikan tata kota juga sangat krusial lantaran Samarinda akan menjadi kota penyangga IKN yang rencananya dibangun di Sepaku. Seno menegaskan, pembenahan dirasa perlu. Terlebih lagi, Wali Kota Andi Harun turut memiliki visi pembenahan tata kota. 

“Ini sudah ada visi dan misi Pak wali kota yaitu memperbaiki Tata Kota Samarinda, terutama di daerah Tepian yang menjadi ikonnya Samarinda," lanjut politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini. 

RDP tersebut dilakukan para legislator Karang Paci sebagai upaya untuk monitoring di masing-masing daerah se-Kaltim. Pada saat penyampaian hasil reses anggota DPRD di rapat paripurna tempo hari pun, disebutkan bahwa Kaltim masih miskin infrastruktur. 

Dijelaskan Seno, RDP bersama pemerintah kabupaten atau kota memiliki tujuan. Yakni demi menyelaraskan program kerja mengenai infrastruktur antar daerah, provinsi, dan nasional. Ini juga untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan. Pada kesempatan selanjutnya, RDP serupa bersama Pemkab Kutai Barat dan Pemkot Balikpapan juga segera digelar.