Tepis Isu Pemborosan, Pemkot Tegaskan Komitmen Alokasi Anggaran untuk Warga

BONTANG  – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, merespons kritik terkait dugaan pemborosan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang. Ia menegaskan komposisi anggaran yang dialokasikan telah sesuai kesepakatan dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Menurut Agus Haris penyesuaian anggaran di sejumlah sektor tidak terlepas dari kebijakan efisiensi dan pemangkasan dana dari pusat. Bahkan Pemkot juga mengambil kebijkan untuk memangkas belanja rutin pegawai.

“Komposisi anggaran sudah sesuai kesepakatan. Kami juga tidak lupa alokasi pembangunan untuk warga, justru itu yang menjadi prioritas,” ujar Agus Haris.

Komitmen itu dibuktikan dengan tetap menjalankan program yang menjadi fokus pemkot, seperti bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin, bantuan perlengkapan sekolah, serta pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir.

Dalam pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal-RKPD) 2027, Pemkot Bontang disebut tetap memprioritaskan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Beberapa program strategis yang diperjuangkan antara lain penataan kawasan kumuh, penanggulangan banjir rob, serta penanganan banjir kiriman dari hulu Sungai Bontang.

“Kami juga ke DPR RI untuk memastikan alokasi anggaran penanggulangan banjir rob. Semua ini untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, kebijakan Pemkot Bontang mempercantik tampilan Kantor Wali Kota dengan Aluminium Composite Panel (ACP) mendapat sorotan dari Kelompok Kerja (Pokja) 30 Kaltim.

Direktur Pokja 30 Kaltim, Buyung Marajo, menilai pengadaan ACP tersebut sebagai bentuk pemborosan di tengah kondisi keuangan daerah yang dinilai sedang ketat.

Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya bisa dialihkan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti bedah rumah tidak layak huni.

“Kalau Rp8 miliar dibagi Rp50 juta, bisa bedah sekitar 160 rumah warga. Kalau untuk kantor, hanya segelintir yang menikmati,” ujar Buyung.

Ia juga menyarankan agar Pemkot lebih menekan belanja rutin dan seremonial, serta memprioritaskan program penanganan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan banjir. (*)