Telan Dana Rp 400 Miliar, Proyek Jalan Lingkar Sulit Diwujudkan

KLIKBONTANG - Ambisi pemerintahan Basri Rase dan Najirah membangun Jalan Lingkar yang menghubungkan Tanjung Laut Indah dan Bontang Kuala sulit diwujudkan. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang menaksir anggaran pembangunan jalan berupa tanggul, sepanjang 2,7 kilometer, dari Kelurahan Tanjung Laut Indah ke Bontang Kuala sebesar Rp 400 miliar.

"Itu masih prediksi kami, bisa lebih besar," ujar Kepala Dinas PUPR, Tavip Nugroho kepada wartawan di sela-sela rapat bersama komisi gabungan DPRD Bontang, Selasa (7/9/2021). 

Rencananya, proyek ini akan dibiayai dari APBN pusat maupun APBD Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan dana sebesar itu, proyek akan dikerjakan dengan skema tahun jamak atau multi years contract. 

Tetapi, persoalan baru muncul, lantaran masa jabatan pemerintah Basri - Najirah berakhir 2024 nanti.

Dengan kata lain, proyek ini harus mulai berjalan di tahun anggaran 2022 dan selesai diakhir masa jabatan. 

Sedangkan hingga saat ini dokumen Detail Engineering Design, dokumen perencanaan awal, untuk proyek ini belum ada. 

Walaupun Pemkot sudah mengalokasikan anggaran Rp 862 juta untuk penyusunan dokumen itu. Tetapi, jumlahnya masih kurang. 

Klik Juga : DED Jalan Lingkar; Ditolak saat Diajukan, Tetap Jalan Tanpa Persetujuan Dewan

Sebab, lanjut Tavip, idealnya penyusunan perencanaan DED jalan lingkar ditambah Analisis Dampak Lingkungan butuh Rp 1,6 miliar. 

"Minimal 3 bulan susun DED. Nah, tahun ini dikerjakan saja yang ada. Nanti dilanjutkan sisanya (Rp 738 juta untuk Amdal) lagi di APBD 2022," katanya. 

Tavip kepada wartawan, tak mengiyakan dan membantah proyek ini sulit direalisasikan hingga masa jabatan Basri - Najirah berakhir. 

Ia berdalih, sebagai dinas pelaksana, hanya melaksanakan kegiatan seperti tertuang di dalam daftar Dokumen Pelaksanaan Anggaran PUPR 

"Nah saya pikir juga antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD sudah paham. Yah kita kan OPD saja. Jalankan apa yang ada di DPA, karena kewajiban," bebernya.

Tavip melanjutkan, di pemerintahan ini, dia mendorong agar perencanaan untuk proyek jalan lingkar bisa rampung. Setelah itu, di periode selanjutnya pekerjaan fisiknya bisa dikerjakan. 

"Di era sekarang menyiapkan perencanaan. Bisa jadi didorong di berikutnya," 

Minta Batalkan Lelang 

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, menyikapi kritis belanja pemerintah untuk penyusunan DED Jalan Lingkar. 

Rencana pembangunan jalan lingkar, kurun 2 dekade terakhir, sudah 2 kali diperbaharui. Alih-alih berjalan mulus, 3 kepala daerah sebelumnya gagal melaksanakan mega proyek itu. 

"Dulu dibuat DED Jalan Lingkar dari Loktuan - Tanjung Limau di zaman Almarhum Adi Darma. Kemudian zaman Bu Neni diperbaharui lagi. Sekarang mau disusun DED baru lagi untuk Tanjung Laut Indah - Bontang Kuala. Terus yang kemarin itu mau diapakan?," tegas pria yang akrab disapa BW ini. 

Politisi Nasdem ini minta agar pemerintah membatalkan lelang penyusunan DED yang kini mulai bergulir. 

Menurutnya, pemerintah lebih fokus mengurusi persoalan banjir saja. Selain kebutuhan prioritas, persoalan banjir juga hasil rekomendasi dari DPRD Bontang.