Ketimbang 'Percantik' Kantor Wali Kota; Pokja 30 Usul Pemkot Alihkan Duit untuk Renovasi Rumah Tak Layak Huni

BONTANG- Kebijakan Pemkot Bontang mengemas tampilan Kantor Wali Kota dengan Aluminium Composite Panel (ACP) mendapat tanggapan kritis dari Kelompok Kerja (Pokja) 30 Kaltim. 

Direktur Pokja Kaltim Buyung Marajo  menilai daftar belanja pemerintah untuk pengadaan ACP sebagai pemborosan ditengah kondisi keuangan daerah kritis.  

Menurutnya anggaran besar itu bisa dialihkan untuk pembangunan lebih menyentuh ke masyarakat. Semisal menyasar bedah rumah tidak layak huni. 

Ia menyarankan seharusnya Pemkot Bontang bisa mengirit biaya belanja rutin. Memangkas seremonial dan melahirkan program penanganan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan banjir. 

"Coba kalau Rp8 miliar. Dibagi Rp50 juta bisa bedah sebanyak 160 rumah warga. Kalau di Kantor Wali Kota hanya mereka yang menikmati," ucap Buyung Marajo. 

Buyung menilai politik anggaran di Pemda itu sudah terjadi sejak lama. Bisa dilihat dengan draft dokumen APBD dimana belanja untuk internal pemerintah lebih besar ketimbang yang bersentuhan langsung ke masyarakat. 

Menurutnya, Pemkot Bontang dalam hal ini Wali Kota bisa menjadi ujung tombak mengalokasikan anggaran yang lebih tepat sasaran. 

"Ini gaya lama. Berani tidak mereka sampaikan berapa sih yang berdampak ke masyarakat dan berapa untuk kepentingan internalnya. Saya pikir tidak bisa dibiarkan," sambungnya. 

Sebelumnya diberitakan, Kantor Wali Kota Bontang akan dibingkai menggunakan Aluminium Composite Panel (ACP) untuk dipercantik pada 2026 ini. 

Dalam layanan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Inaproc Sekretariat Daerah Kota Bontang menggelontorkan Rp8,8 miliar.