Tanpa Penyekatan, Polres Bontang Dirikan 4 Posko Pengamanan Mudik

KLIKKALTIM.COM- Operasi Ketupat digelar untuk memastikan arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah berjalan dengan lancar. 

Untuk itu, ada 200 personil yang terdiri dari TNI/ Polri, BPBD, Satpol-PP, Disdamkartan, Orari, Senkom, dan Pramuka untuk mengamankan proses menjelang lebaran dan pasca lebaran. 

Operasi Ketupat akan berlangsung selama 12 hari, mulai dari 28 April - 9 Mei 2022.

Wakil Wali Kota Bontang Najirah, mengatakan seluruh personil keamanan yang disiapkan diharapkan bisa memberikan rasa aman masyarakat selama menjelang Hari Raya Idul Fitri dan setelah nya. 

"Untuk menjamin masyarakat akan dan sehat saat melaksanakan hari lebaran. Kemudian memberikan rasa aman dalam kekhusyukan dalam beribadah," kata Najirah saat memimpin apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat 2022 di Mako Polres Bontang, Jumat (22/4/2022). 

Berbeda dengan tahun lalu, saat ini Pemerintah Pusat soal adanya libur bersama saat hari lebaran. Untuk itu, personil keamanan juga disiagakan untuk menjaga dan berpatroli. 

Meski begitu, tugas untuk mengurai kepadatan dan mentaati protokol kesehatan tetap di tegakkan dimana pun berada. 

"Pandemi Covid-19 belum usai jadi tetap waspada dan siap siaga mengingatkan masyarakat untuk tetap prokes," sambungnya. 

Kapolres Bontang AKBP Hamam Wahyudi mengatakan, Operasi Ketupat untuk memastikan rasa aman dan ketertiban menjelang hari besar dan mengamankan arus mudik 2022.

"Semua di siap siagakan sejak dini. Mengurai kepadatan pemudik baik jalur darat dan jalur kapal. Apalagi potensi membeludaknya kendaraan dan penumpang harus diatasi dengan disiplin protokol kesehatan," kata AKBP Hamam Wahyudi. 

Rencananya, akan didirikan 4 posko keamanan yang tersebar di dalam Kota, pintu masuk darat atau air, dan dijalan Poros Samarinda - Bontang. 

Khusus di pintu masuk, Polres akan selalu siap siaga dan mendeteksi adanya gelagat yang mencurigakan yang berpotensi negatif. 

Misalnya menggagalkan peredaran narkotika, peredaran barang ilegal, dan barang lainnya yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. 

"Pengamanan tentu dilakukan, tidak ada penyekatan. Apalagi mencegah perilaku negatif, dan memastikan ketertiban akan maksimal," pungkasnya.