Putus Sekolah karena Biaya, Pendidikan di Pesisir Bontang Butuh Intervensi Khusus

BONTANG - Pemkot Bontang perlu memberikan perhatian khusus untuk pendidikan di kawasan pesisir khususnya di pulau-pulau. Para anak di pulau-pulau rentan putus sekolah karena beban operasional hari-hari penyeberangan ke darat tidak murah.

Di SD Negeri 016 Bontang Selatan, Pulau Tihi-Tihi dalam 2 tahun terakhir ada 3 anak tak melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Faktor ekonomi masih menjadi masalah utama bagi para anak melanjutkan sekolah ke darat. 

Kepala Sekolah SD Negeri 016 Tri Ayu Ningsih menyebutkan, di tahun lalu dari 8 anak yang lulus hanya 6 orang saja memutuskan lanjut sekolah. Sisanya, terpaksa berhenti karena faktor ekonomi keluarga. 

"Tahun 2022 ada 1 yang gagal lanjut karena ekonomi. Ada juga yang lanjut ke Pondok Pesantren supaya tidak bolak-balik darat laut," ungkap Tri kepada Klik Kaltim, Jumat (27/9/2024). 

Tri mengatakan, selama ini para murid yang bersekolah di darat menumpangi perahu milik orang tua mereka. Sedangkan, untuk para guru disediakan perahu ketinting yang biayanya ditanggung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang. 

"Total 9 orang yang berangkat tiap hari ke Tihi-Tihi. Ada 2 pelabuhan di Tanjung Laut Indah atau dermaga Lalok Bontang Lestari," sambungnya. 

Diketahui pada 2024 ini total ada 35 siswa saat ini. Untuk kelas 1 ada 6 siswa. Kelas 2 ada 6 siswa. Kelas 3 ada 3 orang. Kelas 4 ada 4 orang, kelas 5 ada 9 orang. Terakhir kelas 6 ada 7 orang. 

Untuk memastikan anak Tihi-Tihi bersekolah. Pihak SD Negeri 016 BS selalu door to door ke rumah warga. Karena saat ini mengikuti program wajib belajar 12 tahun. 

"Kalau masuk SD saya melihat semuanya bersekolah. Tidak ada yang terlewat. Tapi kalau SMP itu tergantung siswa dan orang tua," ucap Tri.

Anggota DPRD Bontang Winardi menilai pemerintah perlu memberikan intervensi khusus bagi pendidikan di pesisir. Dari data yang ada angka putus sekolah harusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memberi program khusus bagi anak-anak di sana. 

"Tidak bisa disamaratakan sekolah di darat dan pulau-pulau. Bebannya beda, risikonya berbeda harus ada program khusus bagi mereka supaya pendidikan lebih baik di sana," kata Winardi kepada wartawan.