Protes Pemangkasan Dana Transfer; Neni Galang Dukungan Apeksi hingga Surati Kemenkeu

BONTANG- Rencana pemangkasan dana transfer daerah 2026 diprotes keras oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Pun, Neni menggalang dukungan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk menolak kebijakan pemangkasan. 

Wali Kota Neni mengatakan, pemangkasan Rp 1 triliun dana dari pusat akan memicu gejolak di Bontang. Sebab, banyak agenda pemerintah yang harus dibatalkan atau dikurangi. 

Untuk menolak rencana pusat ini Neni mengaku telah bersurat ke DPD RI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar membatalkan rencana pemangkasan dana transfer daerah. 

"Perjuangan untuk menolak sedang dilakukan. Kami yang APBD nya bergantung dengan dana transfer pasti berdampak," ucap Neni Moernaeni. 

Kepada Klik Kaltim, Neni mengaku tak menyangka saat menerima asumsi perhitungan Dana Transfer Pemerintah Pusat yang merosot tajam pada 2026 mendatang.  

Berdasarkan perhitungan alokasi, Bontang hanya akan menerima DBH Rp290 miliar di 2026. Padahal di tahun ini besaran DBH mencapai Rp 1,2 triliun.  

Penurunan juga terjadi di sektor Dana Alokasi Umum (DAU). Dimana Pemkot Bontang hanya mendapatkan jatah Rp229 miliar dari sebelumnya Rp274 miliar. 

"Dengan dana yang tersisa bisa buat apa. Pasti berdampak semua," terangnya. 

Neni menceritakan pada periode pertamanya sempat mengalami devisit anggaran. Bahkan kala itu hanya menerima Rp900 miliar. 

Imbasnya belanja pegawai dipangkas. Termasuk dengan gaji tenaga honorer. "Kami pernah alami hal ini. Cuman kalau sekarang kondisinya sudsh berbeda," pungkasnya.