Fraksi PDI-Perjuangan Dukung Pemkot Batasi Kegiatan Seremonial, Minta APBD Difokuskan untuk Masyarakat
Fraksi PDI Perjuangan menyerahkan laporan pandangan fraksi ke Pemkot Bontang. (Klik Kaltim)Bontang - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendukung Pemerintah Kota Bontang untuk memangkas kegiatan seremonial.
Dukungan itu disampaikan dalam rapat kerja Rapat Kerja DPRD Bontang dalam rangka penyampaian pandangan fraksi terkait Raperda APBD 2026 di Gedung DPRD, Senin (29/9/2025).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Bontang Winardi mengatakan, Terpaan pemangkasan Dana Transfer Umum (DTU) Pemerintah Pusat merupakan pukulan telak bagi daerah. Apalagi Bontang masih sangat bergantung pada dana transfer. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemkot untuk menyusun anggaran perencanaan yang lebih baik dan efisien.
"Fraksi PDI-P meminta Pemkot Bontang membatasi kegiatan seremonial. Pastikan APBD bermanfaat untuk masyarakat," ucap Winardi saat membacakan pandangan fraksi.
Pemkot Bontang juga diminta cermat dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tak hanya bergantung dari pungutan pajak, Pemkot diminta kreatif untuk meningkatkan PAD dari berbagai sektor. Misalnya dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Terus tingkatkan PAD, namun tidak membebani masyarakat dengan kenaikan pajak. Genjot BUMD karena banyak potensi usaha yang harus dikembangkan. Bontang kawasan industri. Harusnya BUMD bisa bersaing," tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang kembali melakukan pemangkasan anggaran APBD Bontang 2026.
Beberapa item kegiatan yang disasar antara lain, perjalanan dinas, makan dan minum, serta bimbingan teknis (bimtek).
Kabar itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati. Kepada awak media, Aji mengaku penyusunan APBD 2026 tetap mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efesiensi belanja.
Terlebih dana transfer umum dari Pemerintah Pusat ke Bontang mengalami penurunan drastis. Nilai pengurangannya bahkan mencapai 30 persen dari Asumsi Rp2,8 Triliun.
"Yang dipangkas atau diefesiensi mungkin Bimtek, Perjadin, anggaran makan dan minum, cindera mata, dan rapat seremonial," ucap Aji Erlynawati. (*)
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
