Pemkot Bontang Terima Opini WTP, Agus Haris : Bukti Pemerintah ‘On The Track’

KLIKKALTIM.COM— Upaya Pemkot Bontang dalam pengelolaan keuangan daerah berbuah manis. Lagi-lagi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengapresiasi  akuntanbilitas keuangan Bontang dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perolehan opini WTP ini tak tanggung-tanggung, 6 kali beruntun. BPK RI perwakilan Kalimantan Timur menganugerahi penghargaan kasta tinggi untuk tata kelola keuangan daerah. 

Mengulik upaya pemerintah, opini WTP kali pertama diterima pada 2014. Kemudian berlanjut ditahun berikutnya, hingga tahun anggaran 2019.

Untuk memperoleh ‘rapor hijau’ ini tak mudah. Melansir dari kompas.com, minimal ada 4 indikator yang harus dipenuhi bagi daerah layak menerima opini WTP. 

Pemerintah daerah, harus bisa mengelola keuangan secara tertib, misalnya kas, aset tetap, pendapatan ditempatkan secara terpisah.

Indikator pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuaian dengan indikator tersebut. 

Kedua, pengungkapan informasi dilaporan keuangan harus jelas dan detail. Misalnya dalam laporan keuangan disebutkan sebuah OPD memiliki kas Rp 1 miliar. 

Tempat penyimpanan dana harus jelas, seperti bank tertentu disertai dengan konfirmasi dari pihak yang menyimpan (bank).

Ketiga, BPK akan melihat adanya sistem pengendalian internal dari OPD terkait. Sebab, penyusunan laporan keuangan perlu menyusun tim yang mampu mengamankan aset-aset pemerintahan. 

Sederhananya, masing-masing tugas harus dikelola dengan orang yang berbeda. Tujuannya untuk meminimalisir kecurangan. 

Terakhir, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, kesesuaian antara dana yang keluar dengan hasil dari penggunaan uang tersebut. 

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan keberhasilan pengelolaan keuangan ini karena Pemkot Bontang telah memaksimalkan peran strategis dan akuntabilitasnya sehingga memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Bontang.

“Kebanggaan luar biasa karena berhasil mempertahankan penghargaan tersebut untuk keenam kalinya berturut-turut sejak tahun 2014 hingga tahun 2019,” ujar Neni. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris mengapresiasi upaya keras pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Perolehan opini WTP sebanyak 6 kali menjadi bukti pengelolaan keuangan daerah telah sesuai aturan yang berlaku. 

“Ini merupakan bukti pemerintah kelola keuangan secara on the track,” pungkasnya.