Pemkot Bontang Setuju Bangun Halte untuk Pekerja Tambang, AH Minta Perusahaan Alokasikan CSR

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang menyetujui usulan pembangunan halte sebagai lokasi pengangkutan dan penjemputan pekerja industri tambang.

Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan, pembangunan halte tersebut dapat diakomodasi oleh perusahaan tambang yang berkepentingan. Menurutnya, perusahaan juga wajib memberikan solusi terhadap sejumlah keluhan warga, salah satunya terkait bus karyawan yang berhenti mendadak untuk menaikkan dan menurunkan pekerja.

"Saya setuju, ini soal keselamatan. Perusahaan bisa membantu membangun halte menggunakan dana CSR. Ini harus cepat. Kasihan pengendara lain kalau sampai menjadi korban kecelakaan," ucap Agus Haris kepada Klik Kaltim.

Lebih lanjut, AH mengatakan akan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Bontang segera menindaklanjuti usulan pembangunan halte tersebut.

Menurutnya, paling tidak dua halte dapat dibangun di jalan protokol untuk menjadi titik pengangkutan dan penjemputan pekerja. Keberadaan halte itu diharapkan dapat mengurai kepadatan serta mengurangi risiko kecelakaan akibat bus yang berhenti sembarangan.

"Saya akan koordinasi cepat. Biar ini bisa direalisasikan," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, aktivitas bus karyawan yang menaikkan dan menurunkan pekerja di pinggir jalan dinilai berisiko membahayakan pengguna jalan. Anggota DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengusulkan pemerintah membangun halte khusus sebagai titik penjemputan dan penurunan karyawan.

Usulan itu disampaikan setelah insiden kecelakaan antara pemotor dan bus di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Tanjung Laut Indah, beberapa waktu lalu yang menyebabkan korban jiwa.

Politisi Partai Gerindra itu menilai aktivitas bus karyawan yang berhenti sembarangan di sejumlah ruas jalan berpotensi mengganggu pengendara lain. Apalagi, risiko kecelakaan dapat meningkat ketika bus berhenti atau bergerak secara tiba-tiba untuk menaikkan maupun menurunkan penumpang.

Menurut Heri, pembangunan halte di sejumlah titik strategis dapat menjadi solusi untuk menata sistem penjemputan karyawan sekaligus mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas.

"Kami lihat risiko penjemputan di pinggir jalan itu membahayakan. Kita tidak tahu psikologis sopir saat berhenti mendadak. Kemudian itu bisa mengancam pengendara lain," ujar Heri Keswanto. (*)