Pemkot Ajukan 3 Opsi Atasi Banjir Rob Bontang Kuala, Bikin Jembatan hingga Bangun Tanggul

KLIKKALTIM.COM- Pemerintah Kota Bontang memiliki 3 alternatif dalam penanganan banjir rob yang merendam akses utama masuk ke kampung di atas air Kelurahan Bontang Kuala. 

Kepada Klik Kaltim, Kepala Badan Penelitian, Perencanaan dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin mengatakan, opsi untuk meninggikan jalanan tak bisa dilakukan lantaran kondisi tanah sudah turun. Dikhawatirkan, apabila tetap dipaksakan jalanan amblas. 

Dari hasil desain kajian ada 3 alternatif untuk mengatasi masalah banjir rob di Bontang Kuala. Pertama, dengan membangun jalan baru menggunakan tiang peyangga seperti jembatan. Untuk membiayai proyek ini ditaksir Rp 60 miliar.

Baca Juga : Banjir Rob Terjang Wilayah Pesisir Bontang selama 4 Hari, Ketinggian Air Capai 2,3 Meter

Kemudian alternatif kedua menggunakan sheet pile jalan raya sepanjang 800 meter tersebut. Untuk kedua metode ini paling tidak membutuhkan anggaran senilai Rp 60 miliar. 

Sementara alternatif ketiga ialah melakukan pembetonan pagar keliling atau tanggul. Kalau menggunakan metode ini paling tidak hanya membutuhkan anggaran senilai Rp 40 miliar. 

Semua usulan ini sudah disampaikan kepada Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Regional Kaltim. Tinggal menunggu metode mana yang mungkin bisa disetujui dan mendapat alokasi anggarannya. 

Baca Juga : Tahun Ke-3 Memimpin; Belum Ada Program Penanggulangan Banjir Rob, Ini Alasan Basri

"Iya ada tiga. Tapi yang memang lebih kecil di beton keliling. Jadi kalau ada air masuk nanti bisa disedot keluar airnya. Kalau dua metode lainnya itu anggarannya besar. Namun jalan akan lebih tinggi," kata Amiruddin kepada Klik Kaltim. 

Sampai saat ini informasi realisasi soal pengerjaan masih belum didapatkan. Semua upaya akan ditempuh agar solusi penanganan banjir rob di pintu masuk kampung wisata bisa cepat terselesaikan. 

Sementara itu,  Pemkot Bontang akan menggandeng perusahaan untuk membantu perbaikan trotoar kayu di sisi kiri atau kanan. 

Agar saat banjir merendam, akses warga tidak lumpuh dan terhalang beraktivitas. Belum lagi saat banjir terjadi pagi hari. 

"Kalau trotoar kita coba cari alternatifnya. Bisa lah itu diminta menggunaka CSR perusahaan. Kalau pajai APBD tidak bisa melalui PUPR," pungkasnya.