Maming dan Rusli Minta Penerimaan P3K Prioritas Pegawai Honorer yang Lama Mengabdi

KLIKKALTIM.COM – Anggota Komisi I DPRD Bontang Maming meminta pemerintah prioritaskan pegawai honorer lama dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2021.

"Pemberdayaan tenaga honorer di lingkungan Pemkot Bontang harus diutamakan yang putra putri Daerah," ujar Maming dalam rapat terkait penerimaan CPNS & P3K 2021.

Menurutnya, penerimaan tahun ini masyarakat Bontang harus mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Terkhusus untuk tenaga honorer yang sudah lama bekerja. 

"Harusnya ada perbedaanlah untuk warga Bontang, apalagi tenaga honorer kita juga sangat banyak, ada sekitar 2.300, ” bebernya.

Senada dengan hal itu, Anggota Komisi I DPRD Bontang, Rusli sependapat dengan rekan se-komisinya. Ia mendukung keputusan terkait memprioritaskan tenaga honorer.

"Seharusnya kita memaksimalkan SDM yang telah ada," bebernya.

Menanggapi usulan dewan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang Sudi Priyanto menjelaskan, sejauh ini pembukaan penentuan formasi dan kuota CPNS dan P3K langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pihaknya pun telah berupaya menjalin komunikasi agar warga Bontang menjadi prioritas, selama memenuhi kualifikasi.

"Pada dasarnya kita punya komitmen dan keinginan yang sama dalam hal memberi ruang dan kesempatan untuk masyarakat Bontang. Tapi biasanya dengan ketentuan lama mengabdi, bisa dengan sendirinya mengurungkan niat orang luar Bontang," tukasnya.

Untuk usulan rekrutmen P3K di tahun 2021 totalnya 335 formasi yang terbagi dalam beberapa bidang diantaranya tenaga pendidikan 158 formasi, guru agama 30 formasi, tenaga kesehatan 67 formasi dan tenaga teknis 80 formasi.

Adapun untuk rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 156 formasi. 

"Total rekrutmen pegawai Pemkot Bontang secara keseluruhan sebanyak 491 orang tahun 2021 yang merupakan formasi PPPK dan CPNS," jelasnya. 

Pihaknya menambahkan total dari usulan rekrutmen tersebut masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. 

"Terkait rekrutmen PPPK tersebut akan untuk jumlah formasinya akan kita kaji lagi," tandasnya.