Kunjungi Gubernur Rudy, Neni Bawa Pulang 4 Kado Istimewa; Beasiswa, Seragam SMA dan Penanganan Banjir Dibantu Provinsi

BONTANG- Kunjungan kerja Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni ke Pemprov Kalimantan Timur membawah hasil memuaskan. Wali Kota Neni mendapat 4 'kado' dari Gubernur Rudy Mas'ud dari hasil lawatannya, Rabu (9/4/2025). 

Kepada Klik Kaltim Neni mengatakan, kunjungan kerja ini untuk berkoordinasi dengan pemerintah tingkat 1 terkait sejumlah program pendidikan dan infrastruktur di Bontang. 

Hasilnya, Pemprov Kaltim 'menghadiahkan' sejumlah program diambil alih dan dibiayai dengan APBD Provinsi. Salah satunya, seragam sekolah untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) akan dibiayai oleh Provinsi sesuai kewenangan mereka. 

Sedangkan, untuk tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tetap menjadi pembiayaan APBD Bontang. "Karena kewenangan SMA berada di Provinsi jadi mereka yang ambil alih," ungkap Neni. 

Kabar baik selanjutnya yakni, program pendidikan gratis untuk perguruan tinggi juga akan mendapat intervensi pemerintah provinsi. Sebelumnya, Pemkot Bontang berencana memberi subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa di 4 kampus,  Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang (STTIB), Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syamsul Ma'arif Bontang, dan Sekolah Tinggi Teknologi (Stitek) Bontang dan Universitas Terbuka (UT). 

Namun, hasil koordinasi Pemprov Kaltim akan menanggung pembiayaan UKT untuk 3 kampus meliputi, STTIB, STITEK, STIT Syam. Sedangkan untuk UT akan dibebankan ke APBD Bontang. 

Selanjutnya, program penanganan banjir dan penataan kawasan kumuh. Kemudian Pemkot Bontang juga akan maksimal membangun folder 2026 dengan support Pemprov Kaltim. 

 "Kami bersyukur Pemprov Kaltim sangat lerhatian ke Bontang. Insyaallah seluruh, program bisa berjalan baik itu Pemprov ataupun pembangunan yang anggarannya bersumber dari Pemkot," ucap Neni Moernaeni kepada awak media Rabu (9/4/2025). 

Lebih lanjut, koordinasi dengan Gubernur Kaltim juga bertujuan tidak adanya program tumbang tindih hingga tataran daerah. 

Dengan begitu, seluruh janji politik gratis pol dan jospol bisa berjalan sesuai rencana. Begitu pula dengan janji politik kepala daerah. 

"Harmonisasi harus dilakukan. Agar Pemkot Bontang juga jeli mengalokasikan anggarannyang tidak tjmpang tindih dengan provinsi," pungkasnya.