Kelurahan Loktuan Jadi Wilayah Paling Banyak Anak Tengkes, Gizi Buruk, dan Kerempeng di Bontang

BONTANG - Kelurahan Loktuan menjadi wilayah yang paling banyak ditemukan anak tengkes (stunting), kurang gizi (wasting), dan kerempeng (underweight).

Padahal, Loktuan menjadi wilayah yang paling banyak mendapatkan intervensi dalam penanganan tumbuh kembang anak. Selain APBD, kelurahan ini juga menjadi lokasi utama masuknya anggaran CSR dari perusahaan besar.

Dari data yang diterima Klik Kaltim, angka stunting di Loktuan berjumlah 213 kasus. Kemudian, kasus wasting di Loktuan mencapai 96 kasus. Sementara anak dengan kondisi kerempeng (underweight) berjumlah 196 anak.

Lurah Loktuan, Sunyk Widiarsih, mengaku berupaya maksimal untuk mengatasi masalah gizi anak di wilayahnya. Menurutnya, semua program telah dijalankan, mulai dari pemberian makanan tambahan (PMT), pemberian vitamin, hingga pemeriksaan kesehatan rutin.

Menurutnya, beberapa tantangan yang harus terus digalakkan ialah sosialisasi pemenuhan gizi. Calon orang tua juga diminta mempersiapkan kehamilan dengan baik.

"Benar, Mas, memang banyak yang harus dibenahi. Ini kami urai satu per satu. Kami memastikan program bantuan tepat sasaran. Sosialisasi juga dikuatkan," ucap Sunyk Widiarsih.

Komitmen Loktuan dalam memberantas stunting juga tetap menjadi prioritas. Terlebih, Wali Kota Bontang Neni Moernaeni telah memberikan fakta integritas yang ditandatangani bersama saat itu.

Program yang sedang dikembangkan ialah gerakan wilayah bersih dan bebas asap rokok. Gerakan ini diyakini bisa mencegah angka stunting agar tidak terus merangkak naik.

"Mengubah gaya hidup tidak mudah. Tapi kami berusaha mewujudkan Loktuan bebas stunting," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus anak dengan gizi buruk, wasting atau tubuh kerempeng, hingga stunting masih mayoritas ditemui di wilayah pesisir Bontang.

Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menjelaskan, masalah sanitasi serta pola hidup warga yang belum peduli terhadap pemenuhan gizi di kawasan pesisir masih menjadi momok.

Makanya, saat ini pemerintah masih berupaya memenuhi kebutuhan jamban agar perilaku warga pesisir tidak lagi buang air besar sembarangan (BABS).

Neni juga meminta lurah untuk aktif melakukan kunjungan atau pemantauan terhadap anak yang masuk dalam kondisi rentan stunting.

Selain kawasan dengan angka BABS yang tinggi, lurah juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sampah. Misalnya, rutin menggelar gotong royong. Sebab, sampah yang berserakan bisa menjadi sumber datangnya berbagai penyakit.

Kecamatan dan kelurahan wajib memonitor persoalan tersebut. Apalagi, mereka telah menandatangani komitmen atau fakta integritas agar bisa mencegah kasus stunting bertambah.

"Inilah masalah yang dihadapi. Pemkot Bontang mau membangun jamban, tetapi terkendala APBD yang seret. Biar warga tidak lagi BABS. Karena sanitasi yang buruk juga menjadi salah satu faktor terjadinya stunting, wasting, dan berat badan kurang," ucap Neni kepada Klik Kaltim.