Heri Imbau Sekolah Swasta Jujur Isi Dapodik; Tak Perlu Khawatir Akreditasi Turun

BONTANG - Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto meminta sekolah swasta jujur dalam mengisi data pokok pendidikan (Dapodik) agar peluang mendapatkan bantuan revitalisasi bangunan dari pemerintah pusat semakin besar.

Permintaan itu disampaikan saat menjadi narasumber Dialog Pendidikan PGRI di Pendopo Rujab Wali Kota, Rabu (20/5/2026).

Heri menyampaikan, setelah DPRD melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang terkait terbatasnya dana hibah revitalisasi sekolah yang diterima daerah.

Kata dia, selama ini masih ada sekolah yang belum menggambarkan kondisi sebenarnya dalam pengisian Dapodik karena khawatir berdampak pada penilaian akreditasi sekolah.

“Coba lebih jujur dalam Dapodik-nya. Sampaikan kalau memang masih ada kekurangan,” ungkapnya.

Menurut Heri, data kondisi sekolah yang dicantumkan dalam Dapodik menjadi salah satu dasar pemerintah pusat dalam menentukan bantuan revitalisasi bangunan pendidikan.

Ia menilai, sejumlah sekolah swasta di Kota Bontang sebenarnya membutuhkan dukungan anggaran penuh untuk perbaikan sarana dan prasarana. Namun, peluang bantuan tersebut akan sulit diperoleh apabila data yang dimasukkan tidak sesuai kondisi riil di lapangan.

“Selama ini kita terdoktrin soal akreditasi. Kalau tidak bagus, takut anak tidak mau sekolah di sana,” terangnya.

Pun pihaknya juga meminta, pihak sekolah bersama dewan guru aktif membangun komunikasi dengan pemerintah untuk membuka peluang bantuan di luar APBD Kota Bontang.

Menurutnya, kebutuhan revitalisasi sekolah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah sehingga diperlukan inisiatif dari masing-masing sekolah untuk mencari dukungan program pusat.

“Tidak semerta-merta semuanya harus lewat APBD. Kita perlu membangun komunikasi ke pusat terkait bantuan revitalisasi,” jelas Heri Keswanto. 

Untuk diketahui, Sebanyak 17 sekolah dasar negeri dan swasta di Kota Bontang masuk dalam daftar program revitalisasi dari pemerintah pusat. Sementara tingakt SMP negeri dan swasta sebanyak 9 program revitalisasi dari pemerintah pusat.