Pemkot Bontang Klaim Pelayanan Bebas Korupsi, Ajukan WBBM ke Pusat

KLIKKALTIM.COM- Pemkot Bontang berupaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Berangkat dari hasil survei anti korupsi di Bontang yang tinggi, pemerintah 

Hasil survei anti korupsi di Kota Bontang menunjukkan angka yang baik. Kepada Klik Kaltim, Sekretaris Daerah Kota Bontang menyebutkan mayoritas OPD mendapat nilai 4 atau maksimal. 

Survei ini dilakukan paling tidak 30 orang minimal di setiap OPD. Setelah hasil ini muncul barulah seluruh OPD bisa mengajukan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Apalagi seluruh perangkat daerah sudah menyandang zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Di dalam survei itu ada lima poin penilaian dari Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN RI. 

Diantaranya menghilangkan pungutan liar, kecurangan didalam pelayanan, menerima imbalan atau gratifikasi, diskriminasi pelayanan, dan calo pengurusan administrasi. 

Baca Juga : Berkas Lengkap, Kejari Tahan Mantan Camat dan Lurah di Bontang

"Semua memuaskan. Jadi bisa masuk dalam usulan WBBM tindaklanjut wilayah bebas korupsi," tutur Aji Erlynawati kepada Klik Kaltim, Rabu (3/5/2023). 

Sejauh ini akses informasi dan pelayanan sudah sangat dimudahkan. Pemkot Bontang juga berbenah dimana banyak kejadian masa lalu yang membuat beberapa pejabat daerah yang terseret kasus korupsi. 

Aji meyakini semua praktik yang menjurus pada korupsi harus dihindarkan. Jangan sampai menimbulkan temuan dan segala bentuk pelaksanaan kerja harus sesuai dengan pedoman. 

Baca Juga : SP3 Korupsi Perumda AUJ Bisa Dibatalkan, Penyidikan Masih Bergulir

Proses menyandang WBBM juga tidak mudah. Karena nanti akan ada penilaian lanjutan dari Pemerintah Pusat. Untuk masyarakat yang mengeluhkan pelayanan juga bisa langsung melapor. 

"Saya pikir semua sudah sadar untuk tidak korupsi. Ini bentuk pembenahan dan komitmen Bontang tidak terjerumus dalam praktik rasuah," pungkasnya.