Penetapan UMK Bontang 2027 Menunggu Arahan Pemprov Kaltim

BONTANG – Penentuan Upah Minimum Kota (UMK) Bontang 2027 belum bisa dilakukan karena menunggu arahan Pemprov Kaltim.

Saat ini Tim Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bontang masih menunggu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk membahas terkait standar UMK. 

Sebab, UMP Kalimantan Timur sebagai acuan dalam menghitung besaran kenaikan upah pekerja tahun depan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang Asdar Ibrahim mengatakan, pembahasan bersama Depeko harus mengacu pada ketentuan yang diterbitkan pemerintah provinsi.

"Tim Depeko Bontang saat ini masih menunggu arahan dan acuan dari provinsi. Kami harus berpedoman pada surat edaran Pemprov Kaltim sebelum menjalankan rapat koordinasi untuk membahas UMK 2027," kata Asdar.

Sebagai gambaran, UMK Bontang 2026 ditetapkan sebesar Rp3.799.480 per bulan. Nominal tersebut mengalami kenaikan Rp19.467 atau sekitar 0,52 persen dibandingkan UMK 2025 yang berada di angka Rp3.780.012,66.

Kenaikan yang relatif kecil tersebut tidak lepas dari formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alpha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, formula penyesuaian upah minimum dihitung dari inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dengan indeks tertentu. Adapun rentang nilai alpha ditetapkan sebesar 0,50 hingga 0,90.

Dalam penghitungan UMK Bontang 2026 sebelumnya, digunakan inflasi gabungan Kaltim sebesar 1,77 persen dan pertumbuhan ekonomi Bontang tahun 2024 yang minus 2,51 persen. Dengan menggunakan alpha 0,5, kenaikan UMK hanya sekitar Rp19 ribu.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kaltim Rozani Erawadi mengatakan, surat edaran yang menjadi acuan penentuan upah minimum 2027 ditargetkan terbit paling lambat akhir November 2026.

Saat ini, tim di tingkat provinsi juga masih menunggu arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait penyesuaian formula dan skala pengupahan.

Menurut Rozani, pemerintah perlu memastikan kebijakan kenaikan upah dapat mengakomodasi dua kepentingan sekaligus. Yakni keberlangsungan sektor dunia usaha serta tuntutan pekerja yang mengharapkan peningkatan kesejahteraan melalui kenaikan UMP.

Dengan terbitnya acuan dari pemerintah pusat dan provinsi, pembahasan upah minimum di tingkat kabupaten dan kota diharapkan dapat segera berjalan.

"Sehingga penetapan UMK 2027 nantinya memiliki dasar perhitungan yang jelas dan sesuai dengan ketentuan pemerintah, " kata Rozani.