Dugaan Penipuan dalam Program Indonesia Terang, PT IRJ : Tuduhan itu tidak benar
Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina
KLIKBONTANG.com -- Terkait isu dugaan penipuan Penerangan Jalan Umum (PJU) tenaga surya oleh PT IRJ, Komisi III DPRD Bontang mengaku tetap optimis bantuan tersebut terealisasi.
Ketua Komisi III Amir Tosina berharap bantuan tersebut segera terealisasi dan tidak seperti yang disangkakan. Dia pun memberi apresiasi kepada pemerintah Bontang karena telah berupaya untuk mendatangkan bantuan tersebut.
Dia pun telah menghubungi Wali Kota Bontang untuk menanyakan hal tersebut dan mendapat kepastian tentang bantuan JPU itu. Selain itu, Amir juga mendapat jawaban bahwa PT IRJ sampai hari ini belum pernah meminta dana dari pemerintah Bontang.
"Saya hubungi Wali Kota, dia bilang kita yakin aja karena mereka belum minta apa-apa," ujar Amir Tosina via whatss app, Jumat (13/03/2020) siang.
Dikonfirmasi terpisah, Marketing PT IRJ Arman Rangga Buana mengungkapkan pihaknya telah memberikan klarifikasi mengenai tudingan penipuan yang ditujukan ke perusahaannya.
Dia menjelaskan tuduhan tersebut tidak benar karena Komisi VII DPR RI menganggap PT IRJ menggunakan dana dari APBN untuk program Indonesia Terang. Sedangkan dana yang digunakan untuk program tersebut berasal dari kumpulan dana yang berasal dari luar negeri.
"Kita tidak gunakan dana APBN, tapi dana bantuan dari luar negeri. Tuduhan itu tidak benar," ujarnya
Lebih lanjut, dia menjelaskan program Indonesia Terang dimulai PT IRJ baru dimulai sejak tahun 2019 lalu. Hingga hari ini, dia mengklaim telah menjalankan program tersebut di beberapa daerah seperti, sulawesi, Sumatra, dan kalimantan.
"Saya lupa daerah mana saja yang sudah mendapat program ini, saya cuman ingat salah satu daerah di kalimantan sudah mendapat JPU itu sebanyak 60 unit,"
Lebih lanjut dia menjelaskan, daerah yang ingin mendapatkan bantuan program Indonesia Terang, Subcon perusahaan yang ada di setiap daerah harus mengajukan permintaan ke PT IRJ.
"Di Bontang, subcon yang menjadi mitra kami mengajukan permintaan untuk program tersebut," ujarnya
Selain itu dia mengungkapkan, bantuan sebanyak 7000 JPU tersebut akan terealisasi selama 5 tahun kedepan. Hal tersebut dikarenakan adanya kendala pengiriman unit dari Cina.
"Program ini selesai secara bertahap dimulai tahun ini. Selain itu seperti yang kita tau virus corona menjadi kendala pengiriman JPU dari Cina," pungkasnya.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini: