'Dompet' Pemkot Bontang Masih Tebal; Ini 4 OPD Serapan Anggarannya Paling Rendah

BONTANG- Anggaran kas daerah memasuki semester kedua tahun ini masih tebal. Anggaran Pemkot Bontang yang diperuntukkan program-program masih belum banyak berjalan. 

Dari daftar serapan anggaran yang diterima klikkaltim.com, jumlah dana yang tersedia masih Rp 2,4 triliun dengan asumsi APBD 2025 sebesar Rp 3 triliun tercatat 13 Mei 2025. 

Uang tersebut seharusnya sudah dibelanjakan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Dana ini akan dikerjakan 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari jumlah itu 4 OPD yang tercatat serapannya paling rendah. 

Posisi paling rendah diduduki Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) dengan serapan baru Rp70,8 miliar atau 11 persen. Dari total pagu sebanyak Rp785 miliar.

Kepala Dinas PUPR Kota Bontang Edi Prabowo mengatakan, serapan rendah karena seluruh kegiatan pembangunan baru saja berjalan. 

Tidak semua kontraktor yang diberikan uang muka. Sementara banyak mitra yang justru tidak diberikan dannitu yang menyebabkan realisasi anggaran rendah. 

"Iya pak, kebetulan di Dinas PUPR-kan mayoritas kegiatan fisik dengan rata rata pengerjaan 8 bulan.Tapi untuk semua anggaran murni sudah berkontrak, tinggal beberapa yang ada review dan tambahan kegiatan di pergeseran mendahului perubahan," ucap Edi kepada Klik Kaltim. 

Posisi kedua paling rendah serapannya ialah Dinas Perumahan Kawasan Permukkman dan Pertahanan (DPKPP). Realisasi anggaran baru senilai Rp6,4 miliar atau setara 20 persen. Dengan total pagu Rp77 miliar. 

Kepala DPKPP Usman mengatakan, realisasi anggaran yang rendah disebabkan adanya perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jenis material. 

Kemudian berpengaruh pada proses pelaksanaan perencanaan. Setelah itu tim juga melakukan survei dan keluar harga kewajaran. 

"Faktornya ada beberapa material yang naik. Jadi kami sesuaikan juga. Agar penyedia tidak gusar," ucap Usman.

OPD ketiga yang serapannya rendah ialah Badan Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol). Dari data Klik Kaltim, realisasi baru di angka Rp2,8 miliar atau 23 persen dari total pagu Rp44,3 miliar. 

Kepala Kesbangpol Deddy Haryanto mengatakan, progres realisasi kecil lantarsn sempat menunggu pembahasan pergeseran mendahului perubahan APBD 2025 kemarin. 

Dimasa transisi kepemimpinan itu membuat beberapa program fisik hibah ke lembaga vertikal jadi sedikit terlambat. Seperti Polres Bontang, Kodim 0908, Pokda Kaltim, Kejaksaan dan lainnya. 

"Banyak kami pengerjaan fisik yang sekarang on proses untuk dilelang dan menggunakan E-katalog. Kalau sudah, berkontrak pasti serapannya juga naik," ucap Deddy. 

Posisi OPD ke 4 ialah Dinas Perhubungan. Dimana realisasi anggaran baru terserap Rp6,2 miliar atau setara dengan 23 persen. Dari total pagu yang musti terserap sebanyak Rp59,4 miliar. 

Klik Kaltim berupaya mengkonfirmasi Plt Kepala Dishub Bontang Jainuddin. Namun hingga berita ini terbit melum mendapatkan respon. Awak media juga telah mengirimkan list pertanyaan melalui pesan singkat. 

Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni pun meminta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan kerja mereka mengejar target capaian. 

Dari hasil realisasi itu OPD juga diminta untuk konsen menjalankan visi dan misi untuk Bontang berbenah. Belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti untuk pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur harus bermanfaat bagi masyarakat. 

"Semua harus tekejae segera untuk memaksimalkan serapan anggaran," ucap Neni.