Dewan Imbau Sekolah Negeri Tak 'Rakus' Tambah Rombel; Berbagi Peserta Didik dengan Swasta

BONTANG - Ketua Komisi A DPRD Kota Bontang, Heri Keswanto mengimbau sekolah negeri menahan penambahan rombel agar sekolah swasta tetap mendapat kesempatan memperoleh siswa.

Hal itu disampaikan di dalam Dialog Pendidikan PGRI 2026, di Pendopo Rujab Wali Kota, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, seluruh lembaga pendidikan di Kota Bontang perlu memiliki visi yang sama dalam membangun dunia pendidikan. Karena itu, ia berharap kebijakan penambahan rombel bisa dipertimbangkan kembali.

“Mohon izin kepada sekolah-sekolah negeri, kita berpikir yang sama dan satukan visi dulu," ungkapnya saat menjadi narasumber dialog pendidikan PGRI.

Heri jelaskan, pemerintah daerah saat ini sudah mencoba mengatur pemerataan jumlah siswa. Sekolah negeri disebut masih bisa melakukan perbaikan fasilitas maupun ruang kelas, namun penambahan rombel diharapkan tidak dilakukan terlebih dahulu.

“Kalau untuk memperbaiki kelas atau memfasilitasi mungkin bisa, tetapi kalau untuk menambah rombel jangan dulu. Kasihan sekolah-sekolah swasta. Mereka hidup di situ,” jelas Heri.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan pendidikan yang terjadi di Kota Bontang. Sebab, sekolah swasta juga memiliki peran penting dalam mendidik pelajar dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi tenaga pendidik.

Heri menilai, pemerintah pusat sebenarnya sudah menegaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kedudukan yang sama, baik negeri maupun swasta. Karena itu, dukungan pemerintah diharapkan dapat diberikan secara merata.

Pun dukungan tersebut tidak hanya dalam bentuk insentif, tetapi juga program kegiatan pendidikan lainnya agar seluruh sekolah bisa berkembang secara bersama-sama.

“Pemerintah pusat tidak lagi melihat perbedaan itu. Semuanya sama, memiliki kesetaraan yang sama dan didukung oleh pemerintah,” tegas Heri Keswanto.