Defisit Anggaran, Pemkot Mulai Kencangkan Ikat Pinggang

KLIKKALTIM.COM -- Prediksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun 2021 berbuntut panjang. 

Pemkot Bontang mulai mengencangkan ikat pinggang erat-erat. Keuangan daerah tengah susut yang memaksa anggaran belanja dipangkas. 

Di tri semeter pertama tahun ini kondisi keuangan kas daerah hanya tersedia hingga April nanti. 

Imbas dari defisit anggaran ini pemerintah menunda sebagian proyek fisik dikerjakan tahun ini. Sebagian belanja rutin ikut dikurangi menyesuaikan kemampuan keuangan. 

Sekertaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati mengatakan, Pemkot memangkas sejumlah pengeluaran yang terbilang tidak urgen. 

Kegiatan yang membutuhkan anggaran jumbo terpaksa ditunda sementara, seperti pembangunan gedung. 

"Dari semua yang sudah diprogramkan sejak 2021. Ada program yang ter pending, saya pikir keadaan ini juga terjadi pada semua Kabupaten Kota yang ada di Kaltim," kata Aji Erlynawati saat dikonfirmasi Klikkaltim.com, Rabu (16/2/2022). 

Belanja rutin pemerintah juga dihemat 50 persen. Pos belanja operasional seperti perjalanan dinas, operasional kendaraan dinas, perawatan gedung, dan penambahan pegawai honorer dikurangi. 

"Terpangkas nanti biaya operasional sebanyak 50 persen," terangnya. 

Janji Politik Tetap Jalan 

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Amiruddin, mengatakan, walaupun mengurangi belanja namun tidak menyasar pos belanja untuk program janji politik. 

Program unggulan pasangan Basri Rase dan Najirah, seperti penanganan banjir, wifi gratis, rantang kasih, dan stimulan RT dipastikan berjalan. 

"Indikatornya, kita ada beberapa ketentuan yang tetap dilaksanakan, misalnya sistem pelayanan minimal, kemudian anggaran untuk menunaikan janji politik yang tertuang di RPJMD," kata Amir. 

Sementara untuk program yang tertunda kebanyakan berada di pembangunan fisik. Misalnya, untuk pembangunan gedung OPD baru diminta ditunda terlebih dahulu. 

"Untuk program fisik bangunan gedung bisa ditunda sementara waktu, kalau dianggap belum urgen pakai yang ada saja dulu. 

Sebelumnya, pemerintah dan DPRD Bontang menetapkan asumsi SilPA 2021 sebanyak Rp 160 miliar. Tetapi, realisasinya melorot menjadi Rp 100 miliar. 

Anggaran yang bersumber dari SilPA ini biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah di awal tahun anggaran.

Namun, imbas dari prediksi yang meleset, pemerintah terpaksa harus menunda sejumlah kegiatan yang sudah ditetapkan jalan tahun ini. 

Pemerintah beralasan anggaran SilPA menyusut karena digunakan untuk membiayai kegiatan di penghujung tahun kemarin. 

"Yah adalah sekitar Rp 60 miliaran kegiatan yang sebelumnya diprediksi tak jalan, tapi bisa terlaksana di APBD-Perubahan 2021 lalu," ucapnya.