Fraksi ADB Soroti SILPA Tinggi, Desak Evaluasi Serapan dan Perbaikan Pengelolaan Aset

Bontang – Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) menyampaikan pandangan umum mereka terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (11/6/2025).

Sekretaris Fraksi ADB, Arfian Arsyad, memaparkan bahwa realisasi pembiayaan pada APBD 2024 terdiri dari penerimaan sebesar Rp606,51 miliar, sementara pengeluaran ditetapkan sebesar Rp25 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto yang diperoleh mencapai Rp581,51 miliar lebih.

Berdasarkan perhitungan tersebut dan selisih antara realisasi surplus/defisit dan pembiayaan netto, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tercatat mencapai Rp282,15 miliar. Arfian menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan mencerminkan kurang optimalnya serapan anggaran.

“Fraksi ADB melihat bahwa besarnya SILPA ini menunjukkan perlunya perbaikan serius. Kami mendorong komisi-komisi DPRD untuk menelusuri OPD yang memiliki serapan anggaran rendah sebagai bahan evaluasi perencanaan anggaran ke depan,” ujar Arfian.

Selain itu, Fraksi ADB menyampaikan sejumlah catatan penting untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah. Salah satunya adalah mendorong percepatan penyelesaian seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih belum ditindaklanjuti secara tuntas.

Fraksi juga meminta agar pengelolaan aset tetap milik daerah diperbaiki, mulai dari penatausahaan hingga pelaporan. Lemahnya manajemen aset dinilai bisa berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

ADB juga menyoroti lemahnya perencanaan kegiatan serta kekurangan tenaga teknis di beberapa OPD sebagai hambatan utama pelaksanaan program. Kesalahan penjadwalan dan keterbatasan SDM menjadi penyebab rendahnya efektivitas anggaran.

“Fokus anggaran ke depan harus diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, layanan kesehatan, penanganan banjir, penguatan ekonomi, dan keagamaan,” tambahnya.

Fraksi ADB menekankan bahwa meskipun sebagian kegiatan tidak dijalankan karena pertimbangan efisiensi, penurunan kinerja aparatur juga harus diwaspadai. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD dianggap sangat penting.

Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi ADB berharap Pemkot Bontang dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, demi terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. (*adv/ra)