•   25 September 2025 -

PT. Borneo Grafika Pariwara

Jl. Kapt Pierre Tendean, RT 02 No 9, Kelurahan Bontang Baru
Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Kaltim - 75311

Dana Transfer Pusat Rp 912 Miliar; Neni Optimistis APBD 2026 Tembus Rp 2,1 Triliun

Bontang - M Rifki
24 September 2025
 
Dana Transfer Pusat Rp 912 Miliar; Neni Optimistis APBD 2026 Tembus Rp 2,1 Triliun Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni usai melantik pejabat eselon II beberapa waktu lalu. (DOK)

BONTANG- Asumsi APBD Bontang 2026 diprediksi masih di angka Rp 2,1 triliun. Proyeksi terbaru ini muncul setelah Wali Kota Neni Moerniaeni menerima salinan dokumen total dana transfer dari pusat sebesar Rp 912 miliar

Wali Kota Neni menjelaskan, di dalam salinan dokumen yang diterima dana tersebut bersumber dari 3 pos berbeda, yakni Dana Transfer Umum (DTU), Dana Alokasi Khusus non fisik (DAKnf) serta DAK Fisik. 

DTU merupakan akumulasi dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan rincian masing-masing sebesar Rp 321 miliar dan Rp 590 miliar dengan akumulasi keduanya sejumlah Rp 833 miliar. 

Masih dari rincian tersebut, DAK non fisik sebesar Rp 75,6 miliar sedangkan DAK fisik Rp 6,5 miliar.

Namun, sejumlah pos pendapatan belum tertuang seperti Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA). Diharapkan tambahan pendapatan dari pos tersebut bakal menambal APBD 2026 nanti. 

"APBD  Bontang 2026, Bunda masih hitung prediksi sekitar Rp 2,1 triliun. Mudahan masih bergerak naik," ungkap Neni. 

Dengan asumsi penurunan penerimaan dari pusat, Neni mengaku sudah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menetapkan belanja prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah. 

"Kan kalau di R-APBD 2026 kami bahas asunsi masih Rp2,8 triliun. Jadi ini akan menyesuaikan dengan nilai yang baru," ucap Neni kepada Klik Kaltim, Rabu (24/9/2025). 

TPP Tak Dipangkas

Lebih lanjut Neni nemastikan meski ada pemangkasan. Program tahun jamak untuk revitalisasi Danau Kanaan tetap berjalan. 

Termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tetap dipertahankan agar roda perekonomian tetap bergerak. 

Program yang akan dihapus kata Neni ialah seperti rapat seremonial. Kemudian pengurangan anggaran perjalanan dinas, serta kegiatan Bombingan Teknis. 

"Yang jelas tidak akan mengorbankan TPP dan program pembangunan," tuturnya.






TINGGALKAN KOMENTAR