Banyak Rumah Kumuh Tak Tersentuh Bantuan, Perwali Butuh Direvisi

Bontang - Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bontang kembali mencuat. Anggota Komisi C DPRD Bontang, Yaser Arafat, menyoroti masih banyak warga tinggal di rumah kumuh namun belum mendapat bantuan karena tersandung persoalan legalitas.

Menurut politisi muda dari Partai Golkar itu, banyak rumah yang tergolong sangat tidak layak justru dibangun di atas tanah yang belum bersertifikat atau tidak memiliki izin resmi. Karena status itu, mereka tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) yang ada saat ini.

“Bontang memang sudah punya Perwali soal rumah kumuh, tapi saya kira sudah waktunya ditinjau ulang. Perlu diperluas agar lebih berpihak pada warga yang benar-benar butuh,” kata Yaser dalam forum Musrenbang RPJMD, Senin (19/5).

Ia menekankan pentingnya pendekatan baru agar tujuan menghapus kawasan kumuh bisa tercapai. Baginya, bantuan semestinya diberikan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan semata-mata syarat administratif.

“Banyak warga kita yang hidup dalam kondisi memprihatinkan, tapi tidak bisa dibantu hanya karena status tanahnya belum jelas. Harus ada jalan keluarnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemkot Bontang menargetkan perbaikan 150 rumah kumuh melalui program RTLH yang digagas dalam Musrenbang RKPD 2025. Target ini juga sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuju nol kawasan kumuh.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebutkan bahwa dari total 72 hektare kawasan kumuh yang pernah terdata, kini hanya tersisa 18 hektare yang masih perlu ditangani. Wilayah tersebut tersebar di tiga titik, termasuk Tanjung Laut dan Gunung Elai.

Untuk mempercepat penanganan, renovasi RTLH akan difokuskan pada perbaikan atap, lantai, dan dinding (program Aladin). Besaran bantuan pun dinaikkan dari sebelumnya Rp25 juta menjadi Rp50 juta per unit. Total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp7,5 miliar.

“Kalau 150 rumah bisa kita benahi tahun ini, insyaallah target zero kawasan kumuh bisa tercapai,” ujar Neni dengan nada optimistis.

Yaser berharap, seiring rencana revisi Perwali dan dukungan dari Pemprov, tidak ada lagi warga Bontang yang tinggal dalam kondisi tidak layak hanya karena terkendala dokumen.