APBD Bontang 2026 Diprediksi Merosot Drastis; Tersisa Rp 1,6 Triliun

BONTANG- Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menilai apabila rencana pemangkasan anggaran dana transfer daerah dari pusat dilakukan APBD 2026 merosot persen dari asumsi semula. 

Dalam penyampaian Nota Keuangan KUA-PPAS 2026 Pemkot Bontang memprediksi APBD Bontang sebesar Rp 2,8 triliun. Namun, apabila rencana pemangkasan dari pusat diterapkan sisa uang yang diterima hanya berkisar Rp 1,6 triliun. 

Dengan kondisi itu, Neni menilai sejumlah program sesuai mandatory spending (Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur) bakal corat marit. 

Saat ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah menghitung belanja yang harus dipangkas apabila kebijakan tersebut berlaku. 

"Postur APBD akan turun. Misalnya kalau turun 60 persen DBH APBD Bontang 2026 hanya sekitar Rp1,6 Triliun," ucap Neni kepada Klik Kaltim, Kamis (11/9/2025). 

Untuk itu, pihaknya sudah menyampaikan penolakan terkait rencana ini. Pun secara kelembagaan tengah bersurat ke Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk menggalang dukungan penolakan. 

"Termasuk Kemenkeu akan kami suratin juga. Ini ancaman bagi kami didaerah yang masih bergantung penuh ke dana transfer," sambungnya. 

Sebelumnya diberitakan, Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kota Bontang di 2026 menurun drastis hingga 80 persen. Penurunan signifikan ini membuat Wali Kota Neni Moerniaeni kecewa dan akan menyuarakan penolakan.  

Kepada Klik Kaltim, Neni mengaku tak menyangka saat menerima asumsi perhitungan Dana Transfer Pemerintah Pusat yang merosot tajam pada 2026 mendatang. 

Berdasarkan perhitungan alokasi, Bontang hanya akan menerima DBH Rp290 miliar di 2026. Padahal di tahun ini besaran DBH mencapai Rp 1,2 triliun.  

Penurunan juga terjadi di sektor Dana Alokasi Umum (DAU). Dimana Pemkot Bontang hanya mendapatkan jatah Rp229 miliar dari sebelumnya Rp274 miliar.