Disdikbud Batasi Sekolah Negeri Terima Sesuai Rombel; PGRI Minta Pengawasan Diperketat

BONTANG - Di tengah pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) PGRI meminta pemerintah tetap menyisihkan porsi bagi sekolah swasta. 

Tujuannya adalah, menjaga keberlangsungan sekolah swasta sekaligus melindungi nasib para guru yang menggantungkan hidup dari aktivitas belajar mengajar di sekolah.

Bendahara PGRI Kota Bontang, Kamiati mengatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang, telah berkomitmen membatasi jumlah penerimaan siswa di sekolah negeri sesuai kuota. Dengan begitu, tidak ada lagi penambahan kelas di luar kapasitas yang telah ditentukan.

"Jadi siswa yang diluluskan sesuai dengan yang diterima. Jadi istilahnya tidak akan ada kelas tambahan atau apapun," jelasnya dalam rapat bersama Komisi Gabungan DPRD Bontang, Selasa (12/5/2026).

Kata dia, kebijakan itu penting untuk menjaga keberlangsungan sekolah swasta yang selama ini turut membantu layanan pendidikan di daerah.

Menurutnya, apabila sekolah negeri menerima siswa melebihi kuota, sekolah swasta dikhawatirkan kehilangan murid hingga terancam tidak dapat beroperasi.

"Sekolah negeri ini tidak dibatasi, sekolah-sekolah swasta ini kemungkinan bisa mati tidak, hidup juga tidak mau," jelasnya.

Kamiati selaku berbantukan guru swasta tegaskan, sekolah swasta menjadi tempat bergantung banyak guru honorer dan tenaga pendidik. 

Karena itu, minimal satu hingga dua rombongan belajar (rombel) di sekolah swasta diharapkan tetap terisi. Dalam satu rombel, rata-rata terdapat 32 siswa yang menjadi harapan keberlangsungan operasional sekolah maupun kesejahteraan guru.

PGRI pun meminta, dukungan pemerintah dan DPRD agar penerimaan siswa baru tetap memberikan porsi bagi sekolah swasta.

"Ini adalah titipan dari guru yang ada di sekolah swasta, jadi mohon ini dukungannya," harapnya. 

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry mendukung keberadaan sekolah swasta agar tetap mendapat kesempatan dalam penerimaan siswa baru. Dewan juga mengapresiasi langkah pemerintah kota yang telah memberikan subsidi kepada sekolah swasta.

Menurutnya, dengan adanya program subsidi tersebut, pemerintah dinilai belum perlu menambah pembangunan sekolah baru. Fokus utama saat ini, justru diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah swasta agar sejalan dengan dukungan anggaran yang telah diberikan pemerintah.

"Perlu kita tekankan adalah bagaimana kualitas pendidikan di sekolah swasta berbanding lurus dengan apa yang diberikan oleh pemerintah," jelasnya.