Basri Bantah Mutasi Pejabat Hanya Prioritaskan Alumni Sekolah Kedinasan, Pastikan Tindaklanjuti Temuan Pansus DPRD

KLIKKALTIM.COM- Wali Kota Bontang Basri Rase memastikan proses mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berlangsung adil dan tidak memprioritaskan kelompok tertentu. 

Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bontang terkait mutasi pegawai yang dinilai hanya memprioritaskan kelompok sekolah kedinasan. 

Kepada Klik Kaltim, Basri menyebut selama ini proses mutasi ASN melibatkan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) serta asisten. 

Baca Juga : Dinilai Istimewakan Lulusan Tertentu, Pansus DPRD Bontang Minta Pemkot Evaluasi Sistem Mutasi Jabatan

Basri menuturkan, proses seleksi untuk pengisian pejabat dilakukan secara transparan dan tak membeda-bedakan kelompok tertentu. Pun ia menyerahkan seluruh proses sesuai aturan. 

"Tidak benar itu kalau ada prioritas satu kelompok. Kita berlaku adil. Kan ada timnya  Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)," ucap Basri kepada Klik Kaltim. 

"Prosesnya sesuai aturan dan transparan. Semua masukan DPRD Bontang akan dijalankan," sambungnya. 

Baca Juga : Basri Jadwalkan Mutasi Pegawai, Sekretaris DPM-PTSP dan Sejumlah Pejabat Ikut Digeser

Diberitakan sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Bontang memberi catatan terhadap mutasi jabatan yang disinyalir hanya memprioritaskan lulusan tertentu. 

Di dalam laporan setebal 26 halaman, Ketua Pansus Rusli menyebutkan, agar pemerintah tak mengistimewakan alumni sekolah kejuruan untuk mengisi jabatan tertentu di internal Pemkot Bontang. 

"Ini banyak aduan dari ASN. Kesulitan dalam jenjang kariernya. Karena saat mutasi Pemkot dinilai tebang pilih hanya mengutamakan lulusan tertentu. Semisal IPDN," ucap Rusli