BPN Laporkan 17,5 Juta DPT Bertanggal Sama ke KPU

KLIKKALTIM.COM - Sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum pada Senin, 11 Maret 2019. Dipimpin adik Prabowo yang juga merupakan Direktur Komunikasi dan Media BPN, Hashim Djojohadikusumo, mereka mengadukan temuan masalah terkait daftar pemilih tetap ganda atau DPT ganda.

"Kami sampaikan keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas daripada DPT," kata Hashim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 11 Maret 2019.

Hashim mengatakan, tim IT (tekonologi informasi) BPN menemukan setidaknya 17,5 juta DPT bermasalah. Dia menyebut masalah itu di antaranya data ganda dan invalid. Hashim mengklaim temuan itu sudah disampaikan secara lisan sejak 15 Desember lalu, kemudian diikuti dengan laporan tertulis kepada KPU.

Kata dia, BPN dan lembaga penyelenggara pemilu ini sudah bertemu setidaknya empat kali untuk menindaklanjuti masalah itu. Hashim menilai KPU pun merespons dengan baik dan akan mengajak kubunya melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Ketua DPP Partai Gerindra yang juga anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Riza Patria membeberkan sejumlah temuan timnya yang dinilai tak wajar. Menurut dia, BPN menemukan ada 9,8 juta pemilih yang lahir di tanggal 1 bulan Juli.

Berikutnya, tim menemukan ada lebih dari 3 juta orang yang lahir di tanggal 31 Desember, serta ada sekitar 2,3 juta orang yang lahir pada 1 Januari. Menurut Riza, berdasarkan informasi yang mereka peroleh kesamaan tanggal lahir paling banyak terjadi sebanyak 400-500 ribu.

Berikutnya, lanjut Riza, tim BPN menemukan ada lebih dari 300 ribu orang yang berusia 90 tahun ke atas, 20 ribuan pemilih berumur di bawah 17 tahun, dan keluarga yang beranggotakan 400 hingga 1.800 nama dalam satu Kartu Keluarga (KK). Riza berujar masalah ini ditemukan di Banyuwangi, Jawa Timur.

Menurut Riza, KPU menyatakan data-data itu diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Kata dia, BPN juga akan menemui Dukcapil Kemendagri untuk meminta klarifikasi.

"Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," ujar Riza.

Sebelumnya, kubu Prabowo sudah beberapa kali menyambangi KPU untuk membahas persoalan DPT. Pada 15 Desember lalu, KPU akhirnya memutuskan untuk membuka tiga digit terakhir Nomor Induk Kependudukan pemilih. Tim pemenangan kedua calon presiden-wakil presiden diberi akses untuk melihat data tersebut dari kantor KPU.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan yang ikut dalam rombongan BPN mengklaim, data 17,5 juta DPT ganda itu didapat dari data pemilih yang sudah dibuka tiga digit terakhirnya. Selain Hashim, Riza, dan Hinca, turut hadir dalam rombongan itu anggota Dewan Penasihat BPN Yunus Yosfiah, anggota Direktorat Hukum dan Advokasi BPN Habiburokhman, dan Direktur Eksekutif BPN Musa Bangun. (*)