Perkuat Kampung Keluarga Berkualitas, DPPKB Gelar Mini Lokakarya di Kongbeng

STAT : 893

Kutai Timur – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur melanjutkan inisiatifnya untuk menggelar mini lokakarya di Kecamatan Kongbeng pada Rabu (14/8/2024). Setelah sukses menyelenggarakan kegiatan serupa di Kecamatan Bengalon dan Muara Wahau, kali ini acara berlangsung di Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kongbeng, yang dihadiri oleh 25 perwakilan lintas sektor.

Acara tersebut dihadiri oleh Camat Kongbeng, Kepala Desa Makmur Jaya, Ketua TP PKK Desa Makmur Jaya, perwakilan puskesmas, Babinsa, Babinkamtibmas, Ketua IBI Kongbeng, Petugas Penyuluh Keluarga Berencana, serta kader keluarga berencana dari Desa Makmur Jaya dan Desa Sidomulyo.

Kepala DPPKB Kutim melalui Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana La Beti, menyampaikan bahwa mini lokakarya ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan selama tiga hari di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Kongbeng.

"Mini lokakarya tingkat kecamatan ini adalah upaya bersama untuk memperkuat Kampung Keluarga Berkualitas di setiap kecamatan," ujar La Beti.

Narasumber pada lokakarya ini, Yufi Musriati, Petugas Ahli Gizi dari Puskesmas Kecamatan Kongbeng, memaparkan tentang pengertian stunting, penanganan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta sistem pencatatan dan pelaporan yang diterapkan di Kongbeng. Ia juga menekankan pentingnya sweeping oleh petugas TPPS dan kader kesehatan bagi bayi dan balita yang tidak hadir pada pelaksanaan posyandu setiap bulannya.

"Semoga lokakarya ini menjadi forum koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan, serta mendukung program-program kesehatan masyarakat," tambahnya.

Sebelumnya, Camat Kongbeng Jumran, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam menurunkan angka stunting di Kongbeng. Menurutnya, penguatan komitmen dan penyamaan persepsi tentang stunting akan mendukung penurunan angka stunting yang lebih efektif.

"Upaya percepatan penurunan stunting tidak akan berhasil tanpa kerja sama antara seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Desa, serta peran aktif masyarakat," tegas Jumran.(adl/)