Pengadaan Seragam Sekolah Se-Kaltim Tak Libatkan Penjahit Lokal; Anak Buah Rudy Mas'ud Jawab Begini

SAMARINDA – Polemik pengadaan seragam gratis dalam program Gratispol Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus bergulir. Salah satu yang dipersoalkan ialah keterlibatan pelaku usaha lokal dalam produksi seragam tersebut.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mengakui produksi seragam dilakukan di pabrik-pabrik besar. Sementara itu, keterlibatan konveksi lokal masih menjadi persoalan.

Polemik ini mencuat setelah Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharu (JAMPER) Kaltim menggelar aksi pada 28 September dan 6 Oktober 2026. Salah satu tuntutannya ialah keterbukaan kajian terkait kapasitas industri atau konveksi lokal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan penyedia.

Plt Kadisdikbud Kaltim, Armin, mengatakan pihaknya terbuka terhadap kritik maupun audiensi masyarakat.

“Kalau ada yang melakukan aksi-aksi, kita respect. Kita hormati. Kita anggap ini masukan buat kita,” kata Armin, Kamis (8/10/2026).

Menurut Armin, pelibatan UMKM lokal telah dibahas sejak 2025. Namun, pemerintah menghadapi sejumlah pertimbangan, mulai kapasitas produksi, standar bahan, kualitas hingga ketepatan waktu.

“Kita dulu tahun 2025 sudah ingin banget memberdayakan UMKM. Sudah diskusi. Tapi ketika kita mencoba melakukan itu, banyak sekali pertanyaan dan tantangan yang kita tidak bisa jawab,” ujarnya.

Ia menyebut kebutuhan seragam mencapai puluhan ribu paket sehingga pemerintah harus memastikan keseragaman bahan dan kualitas.

“Kalau hanya satu kabupaten mungkin bisa cepat. Tapi ini provinsi,” katanya.

Untuk 2026, Pemprov Kaltim menyiapkan sekitar Rp65 miliar untuk 65.004 paket seragam. Produksi dilakukan di pabrik besar di luar Samarinda, sementara penyedia dapat melibatkan vendor dalam rantai produksinya.

Armin mengatakan pengadaan dilakukan melalui e-katalog dengan tiga penyedia untuk jenjang SLB, SMA/MA, dan SMK.

Distribusi dilakukan penyedia langsung ke sekolah. Selanjutnya, sekolah membuat berita acara serah terima sebagai dasar pembayaran.