Puji Astuti Reses, Penyesuaian Tarif BPJS Banyak Jadi Keluhan
29 Desember 2019
Anggota DPRD Kaltim Komisi IV, Puji SetiawatiKLIKKALTIM.com - Masa reses periode awal kerja DPRD Kaltim akhir tahun 2019 dimanfaatkan dengan baik anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat terlebih di daerah pilihan (Dapil).
Salah satu anggota DPRD Kaltim Komisi IV, Puji Setiawati mengatakan, Kota Samarinda memiliki 10 kecamatan di Samarinda. Sehingga penting melakukan dialog antara masyarakat dengan wakil rakyat. Hal itu berkepentingan untuk mengetahui problemantika sosial masyarakat, dampak dari kebijakan pemerintah.
Yang pertama soal Jaminan kesehatan dari BPJS. Menurut anggota Dewan dari fraksi Demokrat itu BPJS menjadi sebuah permasalahan yang hampir semua kecamatan itu keluhkan. Keluhan warga Kota Samarinda utamanya tentang tingginya biaya iuran bulanan berkisar 100 persen.
"Keluhan BPJS terbilang cukup tinggi ya diantara problem lain yang kami temukan," ujar Puji Setiawati kepada media ini.
Lebih lanjut kata Ibu dua anak itu, warga Samarinda banyak menginginkan peserta BPJS menengah menurunkan kelas program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN - KIS) di kantor cabang utama (KCU) BPJS samarinda.
Seperti diketahui, sebelumnya warga kategori layanan kelas 3 harus bayar Rp42 ribu. Rencana penyesuaian tarif tersebut ditanggapi beragam walau tak sedikit mengeluhkan.
Lebih lanjut kata Puji, masih banyak pula masyarakat yang belum memiliki JKN - KIS dan warga juga meminta iuran dibebankan pada pemerintah. Terkait hal itu, Puji menyebut menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar Komisi IV untuk diteruskan dan disampaikan ke pemerintah kota (Pemkot) Samarinda.
"Pembebanan premi itu kewenangan kepala daerah. Jelas itu menjadi rumusan bersama," ungkapnya.
Ikuti berita-berita terkini dari klikkaltim.com dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
TINGGALKAN KOMENTAR
