Dikunjungi Lemhanas, DPRD Kaltim Keluhkan DBH Minim

KLIKKALTIM.COM - DPRD Kaltim menerima kunjungan kerja tim profesional Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI. Kunjungan kerja tim profesional Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI ini memiliki makna yang strategis.

Rabu, 26 April 2017, Mayjen TNI (Purn) S. H. M. Lerrick, Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, dan Mayjen TNI (Purn) Abdul Wahab Mokodongan serta Irjen Pol (Purn) Mochammad Rasyid Ridho langsung memberikan pertanyaan kepada anggota DPRD Kaltim setelah temu dua lembaga tersebut dibuka Ketua DPRD Kaltim H. M Syahrun.

Pertanyaan berkisar soal gejala sosial yang bisa memicu konflik horizontal di Kaltim dan penanganannya sejauh ini. Terutama soal penyebab konflik yang terjadi, apakah dipicu sekelompok gerakan intoleransi ataukah murni persoalan perut atau ekonomi.

Sebab, menurut pakar Lemhanas, konflik dapat terjadi karena distribusi kesejahteraan yang tidak merata ke masyarakat luas dan hanya didominasi oleh orang-orang tertentu atau pemilik modal (kuasa).

Pun, menurut pakar Lemhanas dalam pertemuan tersebut, jika konflik pecah, kekuatan aparat keamanan yang tersedia dirasa cukup ataukah belum.

Hal tersebut menjadi pertanyaan dari Irjen Pol (Purn) Mochammad Rasyid Ridho kepada wakil rakyat di Karang Paci.

Kemudian pertanyaan lain dari Lemhanas RI berkisar soal kependudukan, terkait tenaga kerja asing yang saat ini juga menjadi sentimen masyarakat pribumi.

Kendati demikian, para anggota Lemhanas lebih menekankan kepada aspek lingkungan yang menjadi pesoalan krusial di bumi Kalimantan Timur (Kaltim). Menurut para pakar Lemhanas ini, kerusakan lingkungan di Kaltim telah sampai di telinga Presiden RI, Joko Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kaltim, HM Syahrun menyebutkan harapan Kaltim dalam persoalan pembangunan. Khususnya, terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Menurut Haji Alung, sapaannya, Kaltim menerima DBH masih minim. Karena itu, pihaknya mengharapkan adanya dukungan dari Lemhanas agar mendorong pemerintah pusat untuk dapat meningkatkan DBH Kaltim.

"Semangat otonomi daerah mesti sejalan dengan program pusat. Kami mengharapkan, penentu kebijakan juga bisa diambil di daerah. Persoalan mendasar saat ini adalah DBH (Dana Bagi Hasil) masih minim. Padahal daerah Kaltim adalah daerah penghasil migas terbesar. Dengan begitu, agenda pembangunan fisik dan mental masyarakat bisa terus didorong maksimal," ujarnya. (Adv)