•   28 March 2024 -

Biaya Rehababilitasi Tak Sedikit, BNNP Ingin Dukungan DPRD Kaltim

DPRD Kaltim - Yoyok S
19 Desember 2019
Biaya Rehababilitasi Tak Sedikit, BNNP Ingin Dukungan DPRD Kaltim Jajaran BNNP Kaltim dan BNNK dipimpin Brigjen Pol Raja Haryono melakukan mediasi bersama Komisi 1 dan IV di gedung E, DPRD Kaltim, Karang Paci, Sei Kunjang, Samarinda, Kaltim, siang (17/12/2019)
KLIKKALTIM.com -- Penyalahgunaan narkoba di Provinsi Kalimantan Timur terbilang cukup tinggi. Barang candu asal luar negeri itu seperti diketahui memiliki daya rusak yang cukup luar biasa terhadap tingkah perilaku korban yang terpapar narkoba tersebut. 
 
Secara Nasional Provinsi Kaltim saat ini berada di peringkat ke-4 prevelensi jumlah pengguna narkotika berdasarkan jumlah penduduk. Hal itu diungkapkan Kepala BNNP Kaltim, Brigjen Pol Raja Haryono saat RDP bersama Komisi IV dan Komisi I DPRD Kaltim, Selasa (17/12).
 
Upaya menurunkan peringkat tersebut, BNNP Kaltim terus melakukan sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di tiap daerah di Kaltim. Namun, dalam upayanya melaksanakan hal tersebut, BNNP Kaltim mengakui kekurangan anggaran.
 
"Kita memberikan gambaran kebutuhan anggaran. Karena BNNP Kaltim baru memiliki 3 BNNK, Balikpapan, Samarinda dan Bontang," sebut Raja diwawancarai seusai RDP bertempat di ruang rapat Gedung E.
 
Lebih lanjut kata Raja, 7 daerah lain yang belum memiliki BNNK dalam pelaksanaan kegiatannya masih dibebankan ke BNNP Kaltim.
 
"Nah, kami hanya bisa mencakup 1 wilayah dari 7 itu. Jadi yang 6 lagi kami tidak punya anggaran," ungkapnya.
 
Untuk itu, selama ini pihaknya baru mencakup satu daerah dalam proses pelaksanaannya sosialisasi P4GN. Sedangkan 6 daerah lainnya sama sekali belum tersentuh.
 
Untuk diketahui, Raja mengungkapkan, dalam sekali kegiatan sosialisasi, pihaknya perlu menggelontorkan anggaran sekira Rp 60 juta hingga Rp 70 juta.
 
Untuk 6 daerah tersebut, pihaknya hanya mengisi undangan pada kegiatan pemerintah daerah setempat.
 
"Jadi menggunakan anggaran dan fasilitas mereka sebagai narasumber. Tapi, jika semua difasilitasi oleh BNNP Kaltim, kita tidak mampu. Karena kami tidak memiliki anggaran itu," bebernya.
 
Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong Pemda di luar 3 kota yang memiliki BNNK, bisa mengundang BNNP Kaltim dalam setiap kegiatan sosialisasi.
 
"Jadi sistem subsidi silang. Ini bisa mengurangi kebutuhan yang ada," tandasnya.
 
Selain itu ia juga menyebut. Infrastruktur gedung dan kendaraan digunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang terpapar narkoba. Untuk mencegah semakin tingginya korban narkoba, program salah satunya sosialisasi.
 
"Kami mengharapkan Pemda di Kaltim bisa bekerjasama. Bersama Dewan bisa mendukung program jangka panjang ini," tutupnya.



TINGGALKAN KOMENTAR