Wali Kota Bontang Tekankan Peran LPKS dalam Menekan Pengangguran

BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus mematangkan kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal sebagai bagian dari strategi menyongsong peran daerah sebagai mitra Ibu Kota Nusantara (IKN).

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan yang dibuka langsung Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang, Asdar Ibrahim, tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan kualitas lembaga pelatihan dalam mencetak tenaga kerja unggul dan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Disnaker serta seluruh pimpinan LPKS yang dinilai memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kebutuhan dunia industri dengan kompetensi tenaga kerja lokal.

“LPKS memiliki posisi penting dalam membentuk SDM yang siap kerja, mandiri, dan kompetitif, sehingga mampu mendukung transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaya saing tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan Kalimantan Timur seiring pembangunan IKN harus menjadi momentum yang dimanfaatkan masyarakat Bontang untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu mengambil peluang yang tersedia.

“Bontang tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus memastikan SDM lokal mampu bersaing melalui pelatihan yang relevan, adaptif, dan sesuai kebutuhan dunia kerja,” tegasnya.

Melalui semangat Bontang Berbenah, Neni mendorong seluruh LPKS untuk terus memperbarui metode pelatihan agar lulusannya memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sektor industri strategis seperti petrokimia, manufaktur, dan jasa.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga standar kualitas pelatihan, memanfaatkan momentum pembinaan secara maksimal, serta memastikan lulusan benar-benar kompeten agar mampu menekan angka pengangguran di Kota Bontang.

Sementara itu, melalui laporan pelaksanaan kegiatan, Disnaker Bontang menegaskan bahwa pembinaan tahun ini difokuskan pada peningkatan efektivitas pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja (link and match), dukungan akreditasi, perizinan, serta penguatan pelatihan berbasis kompetensi.

“Sinergi antara lembaga pelatihan swasta dan pemerintah menjadi kunci agar sertifikasi dan kompetensi lulusan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri,” jelas laporan tersebut.