Soal Usulan Kenaikan Gaji Honorer Bontang, Sekda Sebut Tergantung Kebijakan Wali Kota

KLIKKALTIM.COM - Usulan kenaikan gaji tenaga honorer oleh Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam masih belum bisa diamini Pemkot. Kepada Klik Kaltim, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati mengaku kebijakan itu merupakan kewenangan dari kepala daerah. 

Apalagi, hingga saat ini belum ada jumlah pasti berapa kenaikan APBD Bontang pada perubahan 2023 mendatang. Memang informasi yang ia terima mencapai Rp 2,2 Triliun namun nilai itu masih bersifat proyeksi dari hasil perhitungan dana kurang salur, dan Silpa. 

"Wah kalau itu tergantung kebijakan Wali Kota Pa Basri Rase," singkat Aji, Rabu (12/4/2023). 

Saat ada ancang-ancang naik pun Pemkot Bontang juga harus lebih jeli menelaahnya. Karena terlebih dahulu harus dihitung per berapa jumlah anggaran yang akan masuk. 

"Akan dipelajari tergantung arahan pa Wali (sekali lagi).  Kita juga harus pastikan dulu anggarannya yah kan," tuturnya. 

Baca juga: APBD Bontang Meningkat, Andi Faiz Usul Gaji Honorer dan Tunjangan Guru Ditambah

Diberitakan sebelumnya, postur gemuk APBD-Perubahan 2023 nanti diharapkan bisa dibelanjakan Pemkot Bontang untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer dan tunjangan bagi guru. 

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyarankan, agar pemerintah menambah gaji pegawai honorer serta tunjangan para guru. 

Asumsi APBD-Perubahan 2023 nanti tembus Rp 2,2 triliun, seharusnya dibarengi dengan peningkatan belanja yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung.

Baca Juga : Bakal Cetak Sejarah, APBD-P Bontang 2023 Diprediksi Tembus Rp 2,2 Triliun

Baca Juga : APBD Bontang Bisa Tembus Rp 2,2 Triliun karena SilPA Tinggi, Banyak Anggaran Tak Terserap Tahun Lalu