Soal ASN Tak Netral di Pilkada, Pjs Riza Sesalkan Pegawai Tak Paham Aturan

KLIKKALTIM.COM – Pjs Wali Kota Bontang Riza Indra Riadi menyayangkan perilaku sejumlah Aparatur Sipil Negara yang terlibat politik praktis di Pilkada Bontang.

Padahal para ASN dilarang terlibat dalam praktik politik apapun, apalagi dalam kontestasi Pilkada. Namun, larangan dan regulasi yang mengatur nampaknya abai dipatuhi sebagian aparatur.

Hal ini bisa terlihat dari rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum lama ini. KASN merekomendasikan sanksi bagi 2 pegawai Pemkot Bontang dan 1 dosen perguruan tinggi di Kaltim.

Klik Juga : Berpolitik Praktis, 2 Pegawai Bontang dan 1 Orang Dosen Dijatuhi Sanksi oleh KASN

Pjs Wali Kota Riza mengatakan, seharusnya aparatur bisa menahan diri dan bijak selama Pilkada digelar. Afiliasi para pegawai hanya boleh ditujukan dalam bentuk pengabdian sebagai pelayan masyarakat.

Keterlibatan para ASN di media sosial juga cukup massif. Menurutnya, ASN semestinya berhati-hati menggunakan media sosial pribadi mereka, lantaran potensi terjerat hukum atau keluar dari batas ketentuan jabatan yang melekat pada dirinya sangat besar.

Sebab, banyak mata yang menyorot dan mengawasi tingkah laku dan perilaku ASN. Tak hanya Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Namun, jauh lebih besar publik Bontang pada umumnya.

"Terutama (dugaan pelanggaran) yang banyak lewat medsos. Apa mereka tidak paham, ndak ngerti aturan, secara tak langsung berpihak," katanya.

"Ini yang mereka tak sadar terkait aturan itu, bisa itu mengarahkan atau memberikan pemahaman yang tak seimbang kepada penilih yang lain," sambungnya.

Ia meminta agar ASN bijaksana menggunakan media sosial, agar terhindar dari persoalan hukum, lalu juga turut berkontribusi menjaga nama baik lembaga eksekutif negara di Kota Bontang.

"Kebanyakan masih belum bijaksana dalam bermedsos. Mulut ditutup, tangan jalan. Padahal melanggar aturan," ujarnya.