Skema Pembiayaan Penanggulangan Banjir Berganti

KLIKKALTIM.COM - Skema pembiayaan proyek penanggulangan banjir di Kota Bontang berubah. Semula Pansus Banjir menawarkan 10 persen tiap tahun dari APBD Bontang digelontorkan untuk proyek penanggulangan banjir.

Kini skemanya usulan dewan berubah. Presentase anggaran 10 persen akan digelontorkan namuan dalam 1 masa periode masa pemerintahan atau tiap 5 tahun. 

Keputusan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina saat membahas Raperda penanggulangan banjir dengan Tim Asistensi Pemkot Bontang, Kamis (21/7/2022). 

“Tapi karena mungkin dianggap ini berat karena kekuatan anggaran kita tidak memadai, maka kami tawarkan opsi lain,” ujar Ketua Komisi III DPRD Bontang saat dikonfirmasi.

Amir mengatakan, Komisi DPRD mengusulkan alokasi anggaran penanganan banjir sebesar 10 persen dari belanja infrastruktur per 5 tahun atau satu periode pemerintahan.

Usulan itu termuat dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) insiatif DPRD terkait Banjir.

“Kita atur dalam naskah terkait porsi anggaran banjir. Kita tawarkan 10 persen untuk per 5 tahun belanja infrastruktur,” bebernya.

Menurutnya, penanganan banjir ini perlu dibuatkan Perda. Termasuk mengenai porsi anggaran untuk penanganan banjir.

“Ini masalah serius. Penanganan harus ada acuan nya. Agar kedepan kita bisa menangani dengan baik dan mendasar,” bebernya.

Sebelumnya, M. Edy Prabowo kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) meminta waktu untuk membahas lebih lanjut mengenai naskah akademik raperda banjir tersebut.
Termasuk besaran alokasi anggaran yang diajukan komisi III DPRD. 

”Mohon waktunya untuk pembahasan teknis. Akan kami sampaikan kalau anggaran penangana banjir yang ditawarkan 10 persen untuk per 5 tahun atau satu periode kepala daerah,” terangnya.