Pemkot Bontang Tetap Berlakukan Penarikan Retribusi Sampah, Tarif Tergantung Kwh Listrik

KLIKKALTIM.COM - Rencana penarikan retribusi sampah akan tetap berlangsung November 2023 mendatang. Penarikan itu juga sudah sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9/2011 Tentang Retribusi Jasa Umum. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang Heru Triatmojo mengatakan, untuk pelaksanaan saat ini ialah sosialisasi ke setiap kelurahan. 

Baca juga: Satu-satunya Tempat Sampah di Tanjung Laut Indah Dikeluhkan Warga, Menumpuk dan Bau Tempo 3 Jam

Dia pun mengakui masih ada pro kontra soal rencana penarikan retribusi sampah,  karena pembayaran berbeda dengan jasa angkut sampah rumah tangga oleh KSM. 

Akan tetapi dia mengatakan tarif retribusi tidak terlalu memberatkan warga. Karena angkanya masih relatif kecil, yang menjadi patokan tarif adalah berdasarkan KWH listrik rumah tangga. 

Bagi yang di bawah 900 kWH dikenakan biaya retribusi senilai Rp3.500, kemudian di bawah 1.300 kWH dikenakan Rp 5 ribu, dan di atas 1.300 kWH mencapai Rp7.500 per bulannya.

"Selama perda belum dicabut kita masih diwajibkan merealisasikan retribusi sampah. Nominalnya juga tidak besar," kata Heru kepada Klik Kaltim Minggu (9/7/2023).

Baca Juga : Sebut Kebijakan Dagelan, 28 RT di Bontang Baru Tolak Penarikan Retribusi Sampah

Baca Juga : Wali Kota Bontang Sebut Penarikan Retribusi Sampah Wajib; Minta Warga Tak Membangkang

Nantinya pembayaran akan inklud dengan pembayaran tagihan PDAM Perumda Tirta Taman. Namun hingga kini Pemkot masih mencari solusi untuk pembayaran bagi warga yang belum berlangganan PDAM. 

"Kan bayarnya nanti di PDAM. Jadi setiap bulan itu biaya akan disetor ke kas daerah," pungkasnya.

Dana yang didapat nantinya digunakan untuk membantu operasional pengelolaan sampah rumah tanggai di Bontang. Mulai dari proses pengangkutan dari TPST hingga menuju ke TPA.

Baca Juga : Dianggap Memberatkan Warga, Forum RT Api-Api Minta Retribusi Sampah Dikaji Ulang