Pemkot Bontang Tawarkan Gaji Rp51 Juta Per Bulan untuk Dokter Spesialis CPNS 2024, Belum Ada Peminat

BONTANG - Pemkot Bontang merilis 117 lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2024 ini. Bahkan pengumuman B/800.1.2.2/510/BKPSDM/2024 Tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2024. Sudah mencantumkan estimasi gajinya. 

Untuk formasi terbagi 2. Tenaga kesehatan 34 orang. Kisaran gaji dimulai Rp6 juta hingga Rp51 juta. Tergantung jabatan. Terpantu paling tinggi adalah dokter spesialis. Paling rendah saja untuk dokter spesialis minimal Rp20 juta. 

Sementara formasi umum jumlahnya gajinya bervariasi. Dimulai Rp6,9 juta sampai Rp11 juta. Tergantung jabatan yang dilamar. 

Dalam pengumuman tersebut Wali Kota Bontang Basri Rase menjelaskan untuk jumlah formasi sudah sesuai usulan. Saat ini pun Pemkot Bontang juga sedang melaksanakan seleksinya. 

Pendaftaran dimulai dibuka pada Selasa (20/8/2024) besok. Pendaftaran dilakukan secara terbuka sesuai dengan kualifikasi yang tertera. 

"Pengumuman ini dibuka untuk umum. Semua formasi usulan dan rincian besaran gaji disesuaikan," ucap pengumuman tersebut. 

Diketahui, tahapan seleksi pengadaan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Bontang TA 2024 terdiri atas 3 alur dengan sistem gugur. 

Pertama, seleksi Administrasi berlangsung pada 20 Agustus sampai 6 September. Kemudian pengumuman pada 14-17 September 2024.

Kedua seleksi Kompetensi Dasar (SKD) SKD menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 40% dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. Berlangsung pada september hingga Januari 2025.

Untuk seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot 60% dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang. 

Disesuaikan dengan kebutuhan Jabatan dan ketentuan peserta yang berhak mengikuti tahapan SKB adalah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024.